Foto udara warga melintas di permukiman Jorong Kayu Pasak yang rusak akibat banjir bandang di Nagari Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Minggu (30/11/2025). | Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO


Pemerintah menyiapkan paket insentif fiskal dan anggaran pemulihan bagi daerah terdampak bencana di Sumatera dengan nilai mencapai Rp60 triliun. Kebijakan itu diumumkan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), sebagai respons atas kerusakan infrastruktur dan tekanan ekonomi di tiga provinsi terdampak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dana tersebut berasal dari hasil efisiensi APBN 2026 dan disiapkan untuk membiayai rehabilitasi serta rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebutuhan pemulihan di tiga provinsi itu diperkirakan mencapai Rp51,82 triliun.

Sebelum bencana terjadi, pemerintah telah lebih dulu menyisir ruang fiskal melalui penghematan belanja negara. Karena itu, saat kebutuhan pendanaan meningkat, anggaran pemulihan dinilai sudah tersedia tanpa perlu mengganggu stabilitas fiskal nasional.

Purbaya menjelaskan dana hasil efisiensi tersebut memang dirancang sebagai bantalan fiskal untuk menghadapi kejadian luar biasa. 

“Sudah kita sisir semuanya. Sebelum bencana sudah kita kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi begitu dibutuhkan, ya kita sudah siap,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Di sisi lain, tekanan ekonomi akibat bencana turut menjadi perhatian pelaku pasar. PT Bank Central Asia Tbk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,1 hingga 5,2%, lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,4% dalam APBN 2026. 

Kepala Ekonom BCA menyebut bencana di Sumatera berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,32%, seiring penurunan belanja masyarakat di Sumatera Barat sebesar 25,53%, Sumatera Utara 22,31%, dan Aceh 23,92%.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah menawarkan insentif khusus bagi pemerintah daerah terdampak di tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penghapusan pinjaman pembangunan infrastruktur daerah yang sebelumnya diperoleh dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Purbaya menjelaskan kebijakan itu akan diterapkan secara selektif, menyesuaikan tingkat kerusakan proyek. 

“Kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin. Kalau rusak sebagian, pinjamannya diringankan sesuai kondisi,” kata dia.

Selain itu, Presiden Prabowo menginstruksikan penyaluran dana operasional taktis di luar anggaran pemulihan utama. Setiap gubernur di daerah terdampak menerima Rp 20 miliar, sementara bupati dan wali kota di 52 kabupaten/kota masing-masing memperoleh Rp 4 miliar. Dana tersebut disebut telah diterima dalam waktu tiga hari setelah instruksi dikeluarkan.

Meski mencatat adanya kerugian ekonomi jangka pendek, pemerintah menilai aktivitas rekonstruksi berpotensi mendorong perputaran ekonomi di wilayah terdampak. 

Purbaya menyebut pembangunan kembali perumahan dan infrastruktur akan menciptakan tambahan aktivitas ekonomi di daerah.

Untuk mendukung penanganan darurat, BNPB tahun ini memperoleh tambahan anggaran Rp1,6 triliun dan masih memiliki sisa dana siap pakai sebesar Rp1,3 triliun. Pada 2026, pemerintah juga menyiapkan relaksasi dana transfer ke daerah terdampak agar pemerintah daerah dapat lebih fokus pada proses pemulihan.

Presiden Prabowo menegaskan kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sejak awal pemerintahannya telah menghemat ratusan triliun rupiah. Menurutnya, ruang fiskal tersebut menjadi penopang utama kemampuan negara dalam membiayai penanganan bencana tanpa mengganggu agenda pembangunan nasional.