Sebuah kapal tanker minyak bersandar di pelabuhan Jepang.|Mohan R / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Pengiriman minyak mentah Venezuela turun tajam setelah Amerika Serikat menyita sebuah tanker besar di perairan internasional Karibia pada 10 Desember 2025. Sejak operasi tersebut, lalu lintas kapal tanker dari pelabuhan Venezuela nyaris terhenti, sementara lebih dari 11 juta barel minyak dilaporkan masih tertahan di atas kapal di perairan negara itu.

Penyitaan melibatkan tanker Skipper, yang mengangkut sekitar 1,8 juta barel minyak mentah berat Venezuela. Kapal tersebut dihentikan di perairan antara Grenada dan Trinidad, lalu dinaiki personel Penjaga Pantai AS, Marinir, dan pasukan khusus yang diturunkan dari helikopter. 

Ini menjadi pencegatan pertama terhadap tanker Venezuela sejak Washington memberlakukan sanctions pada 2019.

Jaksa Agung AS Pam Bondi menyatakan penyitaan dilakukan karena kapal itu diduga terlibat dalam jaringan pengiriman minyak ilegal yang disebut mendukung organisasi teroris asing. Pernyataan tersebut disampaikan kepada media AS, termasuk CBS News, dan dikutip oleh sejumlah kantor berita internasional.

Sejak kejadian itu, hanya kapal tanker yang disewa Chevron—perusahaan energi AS yang beroperasi di Venezuela di bawah otorisasi khusus pemerintah AS—yang masih melakukan pengapalan. 

Sejumlah kapal lain yang semula dijadwalkan memuat minyak Venezuela memilih berbalik arah untuk menghindari risiko intersepsi.

Di sisi lain, beberapa tanker yang membawa minyak dari Iran atau Rusia masih tertahan di terminal Venezuela. Operator kapal disebut enggan berlayar di tengah kekhawatiran akan penyitaan lanjutan, terutama karena banyak kapal tidak memiliki perlindungan asuransi tingkat atas.

Reuters, mengutip data pelayaran dan sumber industri, melaporkan ekspor minyak Venezuela turun signifikan setelah penyitaan Skipper. Penurunan ini terjadi meski sebelumnya Venezuela mulai meningkatkan ekspor menyusul pelonggaran terbatas sanksi AS terhadap sektor energinya.

Situasi tersebut diperparah oleh gangguan internal. Pada Senin (15/12), perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA, melaporkan telah menjadi sasaran cyberattack. 

Pemerintah Venezuela menuding serangan itu dilakukan oleh kepentingan asing yang bersekongkol dengan aktor domestik.

PDVSA menyatakan operasional perusahaan tetap berjalan normal. Namun, empat sumber yang dikutip Reuters menyebut sejumlah sistem masih tidak berfungsi, sehingga menghambat pemuatan dan keberangkatan kargo minyak dari terminal utama.

Pemerintah Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan serangan siber tersebut. Meski begitu, perkembangan ini terjadi di tengah peningkatan kehadiran militer AS di kawasan Karibia.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya memperingatkan bahwa operasi darat di Venezuela dapat dimulai “cukup segera”. CNN dan sejumlah media AS melaporkan pemerintah AS juga telah menyiapkan daftar kapal tambahan yang berpotensi menjadi target penegakan hukum, meski langkah tersebut bergantung pada kapasitas pelabuhan AS untuk menampung tanker-tanker tua yang disita.

Pada November 2025, Venezuela mengekspor sekitar 952.000 barel minyak per hari, dengan sekitar 80% dikirim ke China. Analis energi menilai pengetatan penegakan sanksi berisiko memaksa Caracas menawarkan diskon lebih besar kepada pembeli pasar gelap yang bersedia menanggung risiko penyitaan.