Menara pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Pemerintah Indonesia tengah mengkaji tawaran teknologi PLTN dari sejumlah negara. | Unsplash/Mushon Tamir

Pemerintah Indonesia tengah menimbang tawaran teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dari Rusia, Korea Selatan, dan Kanada untuk proyek PLTN pertama nasional yang ditargetkan beroperasi pada 2032. Penilaian mitra akan ditentukan oleh efisiensi pembangunan, besaran investasi, serta daya saing harga listrik yang dihasilkan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan hal itu pada Jumat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Ia menjelaskan, pemerintah membuka opsi kerja sama dengan berbagai negara dan akan memilih teknologi yang paling kompetitif dari sisi konstruksi maupun output listrik.

“Kami akan melihat dari sisi pembangunan PLTN-nya, mana yang lebih efisien, kompetitif, dan dari sisi output-nya,” ujar Yuliot.

Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapan membantu Indonesia mengembangkan energi nuklir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Rabu lalu. 

Selain Rusia, Korea Selatan dan Kanada juga telah menyampaikan proposal teknologi untuk proyek PLTN pertama Indonesia, sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional dan internasional.

Saat ini, pemerintah masih menunggu pemenuhan persyaratan kelembagaan sebelum masuk ke tahap pembangunan fisik. Kementerian ESDM sedang menyelesaikan regulasi berupa Keputusan Presiden tentang pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), yang menjadi prasyarat dari International Atomic Energy Agency (IAEA).

Yuliot mengatakan rancangan Keputusan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan kini berada dalam tahap pengundangan. Setelah resmi terbit, dokumen itu akan disampaikan ke IAEA untuk memperoleh persetujuan pembentukan NEPIO sebelum proyek PLTN dijalankan.

Pilihan teknologi yang dikaji pemerintah mencakup Small Modular Reactor (SMR) berkapasitas sekitar 250 megawatt hingga reaktor skala besar dengan kapasitas mencapai 1,4 gigawatt. Penentuan skema dan kapasitas akan disesuaikan dengan kebutuhan sistem kelistrikan serta perhitungan keekonomian.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa peta jalan pengembangan PLTN telah disusun hingga 2034 dengan target total kapasitas 500 megawatt. Rencana awalnya, masing-masing 250 megawatt akan dibangun di Sumatera dan Kalimantan dengan teknologi SMR.

Indonesia juga telah memetakan sedikitnya 29 lokasi potensial untuk pembangunan PLTN yang tersebar dari Sumatera Utara hingga Papua Selatan. Pengembangan energi nuklir ini diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang transisi energi dan pencapaian target Net Zero Emission 2060.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, kontribusi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan mencapai 0,4 persen pada 2032 dan meningkat menjadi 12,1 persen pada 2060.