PM Thailand Anutin Charnvirakul (Dario Pignatelli/Bloomberg)

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul resmi membubarkan parlemen setelah Raja Maha Vajiralongkorn mengesahkan dekrit pembubaran pada Jumat (12/12/2025) waktu setempat. Keputusan ini membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal, yang menurut ketentuan hukum harus digelar dalam rentang 45 hingga 60 hari sejak dekrit diterbitkan. Pemerintah menyebut langkah tersebut diambil untuk mengembalikan mandat politik kepada publik di tengah kebuntuan parlemen.

Pembubaran parlemen diajukan Anutin kepada raja setelah pemerintah menghadapi jalan buntu dengan Partai Rakyat, blok oposisi terbesar di parlemen. Situasi ini, menurut pemerintah, membuat agenda legislasi tak bisa bergerak. Informasi tersebut dilaporkan media lokal dan dikutip Al Jazeera pada Sabtu (13/12/2025).

Juru bicara pemerintah Siripong Angkasakulkiat mengatakan keputusan itu lahir dari kegagalan mencapai titik temu dengan oposisi. Ia menyebut kebuntuan di parlemen telah melumpuhkan kerja pemerintahan. 

“Ini terjadi karena kita tidak bisa maju di parlemen,” ujar Siripong kepada Reuters.

Langkah politik tersebut diambil di tengah situasi keamanan yang sensitif. Thailand dan Kamboja terlibat bentrokan bersenjata selama empat hari berturut-turut di sepanjang perbatasan kedua negara. 

Pertempuran melibatkan artileri dan serangan udara di lebih dari belasan titik, menewaskan sedikitnya 20 orang di kedua sisi dan melukai hampir 200 lainnya. Meski demikian, Anutin menegaskan pembubaran parlemen tidak akan mengganggu operasi keamanan.

Berbicara kepada wartawan pada Rabu (10/12), Anutin menyatakan pengerahan militer di perbatasan tetap berjalan seperti biasa. Ia juga menyampaikan pesan serupa melalui media sosial. 

“Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” tulisnya.

Di sisi lain, ketidakpastian politik terjadi bersamaan dengan tekanan ekonomi. Thailand masih bergulat dengan tingginya utang rumah tangga, konsumsi domestik yang lemah, serta dampak tarif perdagangan dari Amerika Serikat. Kondisi tersebut menambah beban bagi ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu.

Anutin, yang menjabat sebagai perdana menteri sejak Agustus 2023, sebelumnya berencana membubarkan parlemen pada akhir Januari 2026 dengan pemilu digelar pada Maret atau awal April. Namun, eskalasi konflik politik mempercepat keputusan tersebut.

Keretakan koalisi juga dipicu dinamika antarpartai. Partai Bhumjaithai menarik diri dari koalisi pemerintahan dan sempat menjajaki kesepakatan baru dengan Partai Rakyat. Oposisi mensyaratkan sejumlah konsesi, termasuk referendum reformasi konstitusi, sebagai imbalan dukungan. Tuntutan itu tidak terpenuhi.

Siripong menjelaskan, saat permintaan tersebut ditolak, Partai Rakyat menyatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan mendesak pembubaran parlemen. Pernyataan itu dibenarkan pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, yang menilai Bhumjaithai gagal memenuhi kesepakatan awal.

“Kami telah mencoba menggunakan suara oposisi untuk mendorong perubahan konstitusi,” kata Natthaphong.

Dengan dekrit pembubaran yang telah berlaku, Komisi Pemilihan Umum Thailand kini menyiapkan tahapan pemilu nasional. Berdasarkan ketentuan hukum, pemungutan suara dijadwalkan berlangsung dalam waktu 45 hingga 60 hari sejak 12 Desember 2025, di tengah situasi politik dan keamanan yang masih bergerak dinamis.