upacara Hari Peringatan Nasional Pembantaian Nanjing, yang diadakan setiap tahun pada tanggal 13 Desember di Tiongkok. Upacara ini diselenggarakan di Balai Peringatan Korban Pembantaian Nanjing oleh Penjajah Jepang di Nanjing untuk mengenang sekitar 300.000 korban yang dibunuh oleh pasukan Jepang selama pendudukan kota tersebut pada tahun 1937 dan 1938. | X/ChinaEmbOttawa


Tiongkok menggelar upacara peringatan ke-88 Pembantaian Nanjing pada Sabtu, 13 Desember 2025, secara sederhana di Balai Peringatan Korban Pembantaian Nanjing, Provinsi Jiangsu. Upacara berlangsung kurang dari 30 menit dan tidak dihadiri Presiden Xi Jinping, di tengah hubungan diplomatik Beijing–Tokyo yang sedang tegang, terutama terkait isu Taiwan.

Upacara dimulai pukul 10.01 waktu setempat dengan bunyi sirene di seluruh kawasan Nanjing. Aktivitas publik dihentikan sementara, termasuk kendaraan yang berhenti dan membunyikan klakson serentak sebagai tanda penghormatan. Ribuan warga mengikuti prosesi tersebut, yang merupakan bagian dari hari peringatan nasional yang ditetapkan pemerintah Tiongkok sejak 2014.

Pidato utama disampaikan Shi Taifeng, Kepala Departemen Organisasi Communist Party of China. Dalam pernyataannya, ia menekankan penolakan terhadap upaya menghidupkan kembali militerisme dan tantangan terhadap tatanan internasional pascaperang.

Mengutip laporan Reuters, nada pidato tersebut dinilai lebih moderat dibandingkan sejumlah pernyataan resmi Beijing dalam beberapa pekan terakhir.

Ketidakhadiran Xi Jinping menjadi sorotan karena situasi hubungan China dan Jepang yang memburuk sepanjang akhir 2025. Xi terakhir kali menghadiri langsung peringatan Pembantaian Nanjing pada 2017, sementara pada 2014 ia sempat menyampaikan pidato yang menyerukan agar kedua negara mengesampingkan kebencian sejarah demi stabilitas kawasan.

Di sisi lain, sikap lebih keras justru muncul dari militer. Komando Teater Timur People’s Liberation Army (PLA) merilis poster di akun resmi WeChat yang menampilkan ilustrasi simbolik dengan pesan menentang kebangkitan militerisme Jepang. 

Dalam unggahan tersebut, PLA menyebut adanya hantu militerisme dan menyatakan akan bertindak tegas, sebagaimana dilaporkan Reuters dan sejumlah media regional.

Peringatan ini berlangsung di tengah krisis diplomatik yang dipicu pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu. 

Takaichi menyebut potensi serangan China terhadap Taiwan sebagai “krisis eksistensial” yang dapat membuka ruang bagi Jepang menjalankan pembelaan diri kolektif. Pemerintah China menilai pernyataan tersebut telah melampaui garis merah.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyatakan bahwa komentar itu menuntut respons tegas dari Beijing. China kemudian mengambil sejumlah langkah balasan, termasuk peringatan perjalanan bagi warganya ke Jepang, pembatasan pertukaran budaya, serta pemberlakuan kembali larangan impor makanan laut Jepang.

Situasi semakin rumit setelah Tokyo menuduh pesawat militer China mengunci radar kendali tembakan pada jet tempur Jepang di dekat Okinawa pada 7 Desember. Insiden tersebut dikonfirmasi oleh otoritas Jepang dan dilaporkan oleh CNN serta Associated Press, sementara Beijing membantah adanya tindakan provokatif.

Pembantaian Nanjing merujuk pada peristiwa enam minggu sejak 13 Desember 1937, ketika pasukan Jepang merebut Nanjing, yang saat itu menjadi ibu kota Republik China. Pemerintah China menyatakan sekitar 300.000 warga sipil dan tentara tak bersenjata tewas. 

Namun, pengadilan Sekutu pasca-Perang Dunia II mencatat angka korban sekitar 142.000. Hingga kini, peristiwa tersebut tetap menjadi sumber ketegangan historis, karena sebagian politisi dan akademisi konservatif di Jepang masih mempertanyakan skala maupun keberadaan pembantaian itu.