tentara Thailand yang bertugas di sebuah pos pemeriksaan di perbatasan. | Thai Army


Pemerintah Thailand mengumumkan status martial law dan memberlakukan curfew di sejumlah wilayah perbatasan pada Minggu (14/12), seiring meningkatnya bentrokan bersenjata dengan Kamboja yang telah memasuki pekan kedua. 

Kebijakan itu diterapkan di lima distrik Provinsi Trat, menyusul eskalasi pertempuran yang meluas hingga wilayah pesisir dan Teluk Thailand, meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah memfasilitasi ceasefire antara kedua negara.

Angkatan Laut Kerajaan Thailand menyatakan jam malam berlaku pukul 19.00 hingga 05.00 waktu setempat di Distrik Khlong Yai, Bo Rai, Laem Ngop, Khao Saming, dan Mueang Trat. 

Pernyataan resmi Laksamana Muda Parach Rattanachaiphan menyebut kebijakan itu dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Darurat Militer 1914. Otoritas menegaskan pembatasan tidak mencakup kawasan wisata seperti Koh Chang dan Koh Kood.

Provinsi Trat menjadi wilayah kedua yang memberlakukan pembatasan serupa sejak bentrokan pecah pada 7 Desember, setelah Provinsi Sa Kaeo lebih dulu menetapkan jam malam pada pertengahan pekan lalu. 

Pemerintah Thailand menyebut langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan warga dan mendukung operasi militer di sepanjang perbatasan.

Di sisi lain, korban sipil terus bertambah. Thailand melaporkan kematian warga sipil pertamanya akibat pertempuran langsung pada Minggu. Seorang pria berusia 63 tahun bernama Don Patchapan tewas setelah roket BM-21 yang ditembakkan dari wilayah Kamboja menghantam Distrik Kantharalak, Provinsi Sisaket. 

Wartawan Associated Press yang tiba beberapa menit setelah kejadian melaporkan rumah di sekitar lokasi terbakar, sementara jenazah korban dievakuasi menggunakan ambulans.

Juru Bicara Pemerintah Thailand Siripong Angkasakulkiat mengecam serangan tersebut dan menuding Kamboja menargetkan wilayah sipil. “Serangan roket ke permukiman warga merupakan tindakan kejam dan tidak manusiawi,” ujarnya kepada media.

Militer Thailand melaporkan 16 prajurit tewas dan 270 lainnya luka-luka sejak konflik dimulai. Bangkok juga mengklaim sedikitnya 221 tentara Kamboja tewas, angka yang langsung dibantah Phnom Penh dan disebut sebagai disinformasi. Pemerintah Kamboja, di sisi lain, melaporkan 11 warga sipil tewas dan lebih dari 70 orang terluka akibat pertempuran.

Dampak kemanusiaan juga kian meluas. Otoritas kedua negara memperkirakan sekitar 700.000 orang mengungsi di sepanjang perbatasan darat sepanjang 817 kilometer, dengan warga sipil dipindahkan ke pusat-pusat evakuasi sementara.

Di tengah eskalasi tersebut, upaya diplomasi belum membuahkan hasil. Donald Trump pada Jumat (12/12) menyatakan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet telah sepakat untuk “menghentikan semua penembakan” dan kembali pada kesepakatan damai yang dimediasi Malaysia pada Juli lalu. Namun, Anutin membantah klaim itu sehari kemudian.

Berbicara kepada wartawan, Anutin mengatakan Thailand tidak pernah menyetujui ceasefire. “Kami akan terus melakukan aksi militer sampai tidak ada lagi bahaya dan ancaman terhadap wilayah dan rakyat kami,” katanya.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sempat mengusulkan gencatan senjata mulai Sabtu pukul 22.00, disertai penempatan Tim Pengamat ASEAN dengan dukungan pemantauan satelit Amerika Serikat. Usulan itu disambut Kamboja, tetapi ditolak Thailand. 

Juru Bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand Winthai Suvaree menyatakan pada Minggu bahwa saat ini “tidak ada rencana gencatan senjata” karena serangan Kamboja masih berlanjut ke posisi militer dan permukiman sipil Thailand.

Seiring berjalannya waktu, medan konflik juga meluas. Bentrokan kini tercatat terjadi di sedikitnya tujuh provinsi perbatasan dan merambah perairan Teluk Thailand. 

Pada Sabtu, kapal perang Angkatan Laut Thailand dilaporkan terlibat baku tembak dengan posisi Kamboja di Provinsi Koh Kong. Militer Thailand juga mengklaim telah menghancurkan sebuah jembatan di wilayah Kamboja yang digunakan untuk mengangkut persenjataan berat.

Sumber-sumber militer menyebut konflik ini berakar pada sengketa teritorial lama di kawasan perbatasan yang mencakup situs reruntuhan candi berusia ratusan tahun. 

Dalam perkembangan terbaru, kedua pihak dilaporkan menggunakan jet tempur F-16, artileri berat, roket, serta drone dalam operasi militer masing-masing, sementara jalur lintas batas di sejumlah titik resmi telah ditutup oleh Kamboja.