Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. | Pelindo II


Pertumbuhan ekonomi Indonesia memasuki periode penuh tekanan menjelang 2026, ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dituntut mencapai target ambisius 8% pada 2029. Data terbaru menunjukkan perlambatan di berbagai sektor, sementara tekanan global dan domestik menumpuk dalam waktu hampir bersamaan.

Pada kuartal III-2025, ekonomi hanya tumbuh 5,04%—lebih rendah dibanding 5,12% pada kuartal sebelumnya. Angka itu berada jauh di bawah lintasan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. 

Sejumlah ekonom menilai 2026 akan menjadi titik krusial, terutama untuk melihat apakah percepatan pertumbuhan masih realistis dalam kondisi saat ini.

Sinyal perlambatan dari negara mitra

Sejak awal periode pemerintahan baru, target pertumbuhan tinggi dipandang sebagai strategi jangka menengah untuk memperkuat daya saing. Namun demikian, dinamika global menunjukkan gambaran sebaliknya. 

Sejumlah negara mitra dagang utama—China, Amerika Serikat, India, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Jepang—diproyeksikan menghadapi perlambatan hingga 2026, berdasarkan laporan yang dirangkum Apluswire dari Kontan dan CNBC Indonesia.

Perlambatan di negara-negara tersebut menekan potensi ekspor Indonesia, terutama karena lebih dari 40% ekspor nasional masih bertumpu pada komoditas seperti batubara, CPO, dan nikel. Harga ketiganya terkoreksi sepanjang 2025, membuat kinerja perdagangan luar negeri berisiko stagnan pada tahun berikutnya.

Di sisi lain, ancaman tarif resiprokal dari pemerintahan Donald Trump menambah lapisan ketidakpastian, terutama pada produk bernilai tinggi yang selama ini menjadi andalan ekspor.

Tekanan domestik menguat

Di dalam negeri, sejumlah indikator juga menunjukkan pelemahan. Pertumbuhan kredit perbankan melambat ke 7,36% per Oktober 2025, jauh di bawah target Bank Indonesia 11–13%. Tren ini mencerminkan semakin hati-hatinya sektor riil dalam berekspansi, yang pada gilirannya menekan potensi perekrutan tenaga kerja maupun penerimaan pajak.

Nilai tukar rupiah ikut melemah, sempat menyentuh Rp16.735 per dolar AS pada 18 November 2025. Laporan CNBC Indonesia menyebut rupiah melemah terhadap lebih dari 80% mata uang global, menunjukkan tekanan eksternal yang cukup kuat. Di tengah pelemahan itu, Debt Service Ratio Indonesia diperkirakan mencapai 43,1 persen pada 2026 melampaui ambang aman 25–30%.

Pemerintah pusat juga memangkas Transfer ke Daerah dari Rp919,9 triliun pada 2025 menjadi Rp650 triliun pada 2026. Pemangkasan tersebut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah, terutama untuk pembiayaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar.

Tekanan pada ekonomi riil dan fiskal

Pelemahan kredit dan kurs berdampak langsung pada biaya produksi, terutama bagi sektor yang masih bergantung pada bahan baku impor. Meski inflasi relatif terkendali, tekanan pada sisi pembiayaan membuat pelaku usaha cenderung menunda ekspansi.

Pengurangan Transfer ke Daerah berpotensi menghambat sejumlah proyek prioritas di tingkat lokal. Beberapa laporan daerah menyebut penyesuaian anggaran dilakukan cukup ketat pada sektor yang tidak bersifat mendesak. Di sisi lain, pemerintah pusat berupaya mempertahankan belanja infrastruktur strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Koreksi harga komoditas turut mempersempit ruang pertumbuhan, terutama di daerah-daerah yang mengandalkan pendapatan dari sektor minerba. Meski nikel masih menunjukkan perkembangan positif pada beberapa lini hilirisasi, kinerja ekspor secara keseluruhan tetap tertekan.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menjelaskan bahwa 2026 menjadi tahun penentu apakah target 8% masih berada dalam jangkauan. Ia menyebut pertumbuhan pada tahun tersebut akan menunjukkan apakah percepatan dapat dicapai dalam tiga tahun berikutnya.

Dari sisi pemerintah, Kemenko Perekonomian menempatkan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai salah satu tumpuan. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Elen Setiadi, menjelaskan bahwa 25 KEK memiliki nilai ICOR rendah pada kisaran 2–4, menandakan efisiensi investasi yang cukup baik. Hingga kuartal III-2025, total investasi di KEK mencapai Rp314 triliun.

Untuk memperkuat arus modal, pemerintah berencana menambah enam KEK baru pada 2026. Namun demikian, para analis menilai kontribusi KEK perlu diimbangi dengan pemulihan kredit, perbaikan iklim usaha, dan stabilitas nilai tukar agar mampu memberi dampak signifikan pada pertumbuhan nasional.

Pengelolaan risiko dan penataan anggaran

Sejauh ini, pemerintah dan otoritas moneter masih memantau perkembangan eksternal sambil menjaga stabilitas domestik. BI mempertahankan BI-Rate pada level 4,75% guna menyeimbangkan stabilitas nilai tukar dan dorongan terhadap pertumbuhan.

Di sisi lain, kementerian teknis tengah melakukan evaluasi terhadap pemangkasan Transfer ke Daerah untuk memastikan program prioritas tetap berjalan. Pembahasan intensif dengan pemerintah daerah berlangsung di berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Sektor komoditas juga menjadi perhatian. Pemerintah terus mengkaji insentif hilirisasi untuk menjaga ekspansi industri berbasis mineral, meski harga global belum menunjukkan pemulihan signifikan.


Dengan tekanan eksternal dan domestik yang saling bertumpuk, 2026 menjadi fase penting untuk melihat sejauh mana arah kebijakan ekonomi dapat menjaga momentum pertumbuhan. 

Data yang tersedia menunjukkan tantangan terus meningkat, sementara pemerintah menempatkan investasi dan efisiensi sebagai tumpuan utama untuk menahan perlambatan yang terjadi.