Kapal jelajah berpeluru kendali Moskva.| KEMENTERIAN PERTAHANAN RUSIA via DW


Pemerintah Sudan menawarkan pangkalan angkatan laut pertamanya di Afrika kepada Rusia pada Oktober 2025, sebagai bagian dari kesepakatan pertahanan yang berlangsung di Port Sudan, Laut Merah. Langkah itu dilakukan pemerintah militer di bawah Jenderal Abdel Fattah al-Burhan di tengah perang yang masih berlangsung melawan Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF). 

Kesepakatan tersebut mencakup fasilitas yang memungkinkan Rusia menempatkan hingga 300 personel dan empat kapal perang, termasuk kapal bertenaga nuklir, menurut laporan The Wall Street Journal yang dikutip pada Senin.

Dalam penawaran tersebut, Rusia disebut akan memperoleh konsesi pertambangan emas serta dukungan logistik, sementara Sudan mendapatkan akses ke sistem pertahanan udara dan perangkat keras militer dengan harga khusus. 

Mengutip The New Arab, pejabat militer Sudan menyebutkan peralatan itu dibutuhkan untuk melawan RSF, mengingat pertempuran sengit yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil sejak konflik pecah pada April 2023.

Kesepakatan yang sedang dirundingkan ini disebut mereplikasi perjanjian serupa yang diumumkan Rusia pada 2020 operasi pangkalan laut selama 25 tahun dengan perpanjangan otomatis setiap 10 tahun. 

Namun perjanjian tersebut dihentikan setelah penggulingan mantan pemimpin Sudan Omar al-Bashir, ketika dewan militer baru meninjau ulang seluruh kerja sama luar negeri.

Berikut poin kesepakatan yang dilaporkan media internasional:
 

Penawaran pangkalan laut kepada Moskwa muncul setelah perubahan signifikan di medan perang. RSF merebut El-Fasher, ibu kota Darfur, pada akhir Oktober, yang memperkuat kendali mereka di sebagian besar wilayah barat. 

Kejatuhan kota tersebut menyebabkan eksodus besar warga sipil dan laporan pembantaian di Tawila. RSF juga mengklaim telah menguasai persimpangan transportasi strategis Babanusa di Kordofan Barat pada pekan terakhir November, meski klaim itu dibantah militer Sudan.

Sejumlah negara tercatat terlibat dalam konflik tersebut. UEA mendukung RSF, sementara Mesir dan Turki mendukung pemerintah Sudan. Rusia sebelumnya diketahui memberi dukungan kepada RSF melalui Wagner Group, namun kini disebut bergeser ke pihak militer Sudan untuk mengamankan kepentingan strategis di kawasan Laut Merah dan jalur perdagangan Suez Canal.

Di sisi lain, Amerika Serikat memperingatkan risiko sanksi jika kesepakatan pangkalan angkatan laut tersebut terealisasi. Pejabat AS menyatakan langkah itu berpotensi memperdalam isolasi Sudan dan memperpanjang konflik di kawasan, mengingat ketegangan geopolitik yang melibatkan Rusia pascainvasi Ukraina. 

Uni Eropa juga menyampaikan kekhawatiran serupa terkait konsekuensi politik dan keamanan di kawasan Laut Merah.

Sejauh ini, belum ada konfirmasi terkait waktu penandatanganan resmi perjanjian, namun tekanan situasi lapangan membuat militer Sudan mencari dukungan persenjataan yang lebih cepat.