Vladimir Putin, Presiden Rusia. | Kremlin.ru/Wikimedia Commons

Rusia menyatakan dukungan penuh kepada Venezuela di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Karibia menyusul aktivitas militer Amerika Serikat, termasuk penyitaan kapal tanker minyak yang diklaim melanggar sanksi Washington.

Dukungan tersebut disampaikan setelah percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil pada Senin (23/12). 

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut kedua pihak membahas situasi keamanan di Karibia serta dampak operasi AS terhadap stabilitas kawasan dan pelayaran internasional.

Dalam percakapan itu, Moskwa menilai langkah Washington sebagai tindakan eskalatif. Rusia dan Venezuela juga sepakat memperkuat koordinasi diplomatik, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menegaskan prinsip kedaulatan negara.

Pernyataan dukungan Rusia muncul beberapa hari setelah Penjaga Pantai AS menyita kapal tanker minyak kedua di lepas pantai Venezuela pada 20 Desember. Operasi tersebut dilakukan di perairan internasional. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem menyatakan kapal itu sebelumnya berlabuh di Venezuela dan mengangkut minyak yang dikenai sanksi AS.

Penyitaan itu menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump pada 16 Desember tentang pemberlakuan blokade terhadap kapal-kapal tanker yang disebut membawa minyak bersanksi masuk dan keluar dari Venezuela. Sebelumnya, pada 10 Desember, kapal tanker pertama bernama Skipper juga disita oleh pasukan AS dengan pengawalan bersenjata.

Pemerintah Venezuela mengecam penyitaan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan menyebutnya sebagai perampasan aset di laut lepas. Sementara itu, pemerintahan Trump menegaskan kebijakan tersebut ditujukan untuk memutus aliran dana yang, menurut Washington, digunakan untuk membiayai narco-terrorism dan kejahatan lintas negara.

Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan Lavrov menegaskan “dukungan penuh dan solidaritas Rusia terhadap kepemimpinan dan rakyat Venezuela.” Moskwa juga menyatakan kesiapan bekerja sama dengan Caracas untuk mengangkat isu tersebut di forum internasional.

Di tengah eskalasi kebijakan maritim AS, perhatian komunitas global turut meningkat. Sejak September, militer AS dilaporkan memperluas operasi terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba di kawasan Karibia dan Pasifik. 

Sejumlah laporan media, termasuk CBS News, mencatat lebih dari 100 orang tewas dalam rangkaian operasi tersebut, memunculkan sorotan dari kelompok hak asasi manusia terkait dasar hukumnya.

Atas permintaan Venezuela, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan khusus pada Selasa (24/12) untuk membahas situasi tersebut. Permintaan itu didukung oleh Rusia dan China. 

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebelumnya juga telah berbicara dengan Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada 17 Desember, menyerukan semua pihak menahan diri dan menghormati hukum internasional.

Melalui pernyataan di Telegram, Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil menyebut langkah AS sebagai “agresi terbuka” di Karibia, termasuk penyitaan kapal dan penggunaan kekuatan bersenjata. 

Presiden Trump, dalam sejumlah pernyataan publik, menegaskan pemerintahannya tidak menutup opsi tekanan lanjutan terhadap pemerintahan Maduro, termasuk kemungkinan langkah militer.