Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Indonesia, terlihat sedang mengunjungi kantor Bea Cukai dan berinteraksi dengan para pegawainya. | ikpi.or.id 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa ultimatum untuk merumahkan 16.000 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan instruksi langsung dari pimpinan tertingginya. 

Pernyataan itu disampaikan pada Kamis, 11 Desember 2025, dalam Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dan Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta. Tenggat satu tahun diberikan untuk memperbaiki kinerja DJBC yang dinilai masih rawan kebocoran, termasuk terkait pengawasan kepabeanan.

Kebijakan tersebut mencuat setelah pemerintah menyoroti kembali berulangnya persoalan di sejumlah pelabuhan dan bandara, terutama praktik under-invoicing, masuknya barang ilegal, serta lemahnya disiplin pengawasan. 

Menurut laporan yang dirujuk Purbaya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta reformasi total DJBC sejak akhir November 2025 sebagai respons atas akumulasi masalah kepabeanan yang menggerus penerimaan negara.

Purbaya menjelaskan bahwa ultimatum itu dimaksudkan untuk memberikan tekanan agar jajaran DJBC memperbaiki performa. Ia mencontohkan temuan praktik pengurangan nilai barang saat melakukan inspeksi mendadak.


“Saya pernah ke pelabuhan, cek barang di situ tertulis cuma 7 dolar AS. Di toko online harganya lebih mahal. Dari situ kelihatan harganya beda. Mereka lihat-lihatan, jadi mereka masih main,” ujar Purbaya dalam acara tersebut.

Ia menambahkan bahwa perintah merumahkan 16.000 pegawai bukan berasal darinya, melainkan perintah langsung dari “bos atas”. Ancaman itu membuka kemungkinan pengalihan fungsi pemeriksaan kepabeanan ke perusahaan Société Générale de Surveillance (SGS) asal Swiss, seperti yang pernah diterapkan pada era Orde Baru.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama memastikan DJBC siap menjalankan perbaikan. Ia menilai reformasi harus dilakukan menyeluruh, dari kultur kerja hingga pengawasan lapangan.

“Optimis, harus optimis. Kalau enggak optimis, kita selesai semua,” kata Djaka saat dimintai tanggapan pada awal Desember.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyebut akan berdiskusi dengan Purbaya karena urusan kepegawaian berkaitan dengan struktur organisasi. Ia menegaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan hal yang wajar, namun fungsi pemerintahan tetap harus berjalan.

Dalam penjelasannya, Purbaya juga menyinggung soal derasnya barang ilegal dari China yang menurutnya menjadi salah satu tantangan terbesar pengawasan. 

Ia menyampaikan bahwa Indonesia “tidak boleh kalah” dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan menargetkan tidak ada lagi barang selundupan yang lolos dalam satu tahun ke depan.