Program Makan Bergizi Gratis dinilai tak hanya memperbaiki gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pengentasan kemiskinan. | sumselprov.go.id


Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki asupan gizi masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. 

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (13/12/2025).

Nanik menjelaskan, program MBG dirancang untuk menggerakkan ekonomi dari lapisan terbawah masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Melalui pola rekrutmen tenaga kerja lokal dan pelibatan pelaku usaha setempat, MBG diharapkan menjadi jalur percepatan pengentasan kemiskinan berbasis penciptaan kerja.

Menurut Nanik, tantangan kemiskinan di kota berbeda dengan desa karena keterbatasan lahan produktif. Karena itu, penciptaan lapangan kerja dinilai menjadi kunci utama. 

Dalam konteks tersebut, MBG ditempatkan sebagai program yang tidak hanya menyasar penerima manfaat makanan, tetapi juga membuka peluang kerja langsung dan tidak langsung.

“Kalau ini terjadi, pengentasan kemiskinan di kota akan terjadi. Bukan hanya pembukaan lapangan pekerjaan, tapi sebetulnya Program MBG ini adalah jalan tol pengentasan kemiskinan,” ujar Nanik saat menyampaikan paparan, seperti dikutip dari Antara.

Dalam pelaksanaannya, setiap dapur MBG atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) diwajibkan merekrut 47 warga lokal sebagai relawan. Mereka bertugas menangani seluruh proses operasional dapur, mulai dari pencucian wadah makan, penerimaan dan pengolahan bahan pangan, proses memasak, pemorsian, hingga distribusi makanan ke sekolah penerima manfaat.

BGN juga menetapkan kebijakan agar pengelola SPPG tidak memberhentikan relawan meskipun jumlah penerima manfaat berkurang. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan penghasilan keluarga yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas dapur MBG.

Lebih jauh, dampak ekonomi program ini tidak hanya berasal dari operasional dapur. MBG turut membuka peluang kerja tidak langsung melalui kebutuhan bahan baku dalam skala besar. 

Setiap SPPG membutuhkan pasokan rutin, termasuk buah hingga 2–3 kuintal per hari, serta tempe, tahu, telur, dan bahan pangan lainnya.

“Jadi tidak usah berebut dapur, sekarang yang paling menggiurkan itu sebenarnya adalah menyiapkan bahan baku,” kata Nanik, menjelaskan peluang usaha yang terbuka bagi masyarakat sekitar.

Sejalan dengan itu, BGN mendorong agar bahan pangan yang digunakan berasal dari UMKM dan pelaku usaha lokal, bukan dari perusahaan besar. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan perputaran ekonomi tetap berada di tingkat komunitas dan memberi nilai tambah bagi usaha kecil di sekitar lokasi program.

“Jangan lagi menggunakan biskuit atau lainnya dari perusahaan besar. Semua makanan harus dihasilkan oleh warga setempat, baik dari UMKM maupun ibu-ibu PKK,” ujar Nanik.

Dalam skala nasional, Nanik menyebut MBG berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa apabila program dijalankan secara konsisten dan merata, pertumbuhan ekonomi nasional berpeluang mencapai kisaran 7 hingga 8 persen. 

Pendekatan ini, menurutnya, selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan ekonomi dari bawah agar dampaknya lebih langsung dirasakan masyarakat.