Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025. | BPMI Setpres/Muchlis Jr


Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan ragu mencopot atau memecat pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tidak setia mengabdi kepada negara serta rakyat. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan pengarahan percepatan pembangunan Papua kepada para kepala daerah se-Tanah Papua di Istana Negara, Jakarta, pada 16 Desember 2025.

Arahan tersebut dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh wilayah Papua, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. 

Dalam forum itu, Presiden menegaskan evaluasi pejabat dilakukan tanpa memandang latar belakang partai politik, suku, agama, maupun ras.

Prabowo menyatakan jabatan publik merupakan amanah pengabdian, bukan ruang untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 

Karena itu, pejabat yang tidak menunjukkan loyalitas terhadap tugas pelayanan publik diminta untuk memberi ruang bagi pihak lain yang dinilai lebih mampu.

“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat kita persilakan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” ujar Prabowo dalam pengarahan tersebut.

Selain soal disiplin dan kinerja aparatur, Presiden menekankan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum serta memberantas korupsi, penyelewengan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia menyebut langkah itu penting untuk memastikan seluruh kebijakan dan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat, khususnya di Papua.

Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di Papua. Pemerintah, kata dia, mendorong penyelesaian Jalan Trans Papua guna membuka keterisolasian wilayah sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini menjadi kendala utama distribusi barang dan pembangunan ekonomi lokal.

“Khusus untuk Papua kita harus mempercepat pembangunan di semua bidang,” kata Prabowo, seraya menekankan pentingnya akses wilayah sebagai prasyarat pemerataan kesejahteraan.

Dalam pengarahan yang berlangsung sekitar dua jam itu, Presiden turut membahas sinkronisasi program pusat dan daerah, termasuk realisasi anggaran pembangunan Papua yang disiapkan pemerintah untuk 2026. 

Fokus pembahasan mencakup ketahanan pangan, program makan bergizi gratis, penguatan pendidikan, pengembangan kampung nelayan, hingga food estate sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah.

Pemerintah juga menugaskan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua untuk membantu kepala daerah mempercepat realisasi anggaran dan program prioritas, agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat di enam provinsi Papua dan puluhan kabupaten/kota di wilayah tersebut.