Foto yang disediakan oleh Kementerian Pertahanan Jepang ini menunjukkan pesawat tempur F-15 Angkatan Udara Bela Diri Jepang sedang melakukan latihan militer gabungan dengan pesawat pembom B-52 AS di sekitar wilayah udara Jepang pada hari Rabu. | Ministry of Defense of Japan 


Kementerian Luar Negeri China pada Selasa menyerukan negara-negara yang disebutnya sebagai “pencinta perdamaian” untuk dengan tegas menggagalkan setiap upaya menghidupkan kembali militerisme Jepang. Pernyataan itu disampaikan Beijing di tengah sengketa diplomatik yang terus berlanjut dengan Tokyo terkait isu Taiwan, yang kini memasuki bulan kedua. 

Seruan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers rutin di Beijing, sehari setelah pernyataan pejabat pertahanan Jepang memicu respons keras dari China.

Pernyataan Guo muncul menyusul komentar Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dalam sidang parlemen yang menyinggung lonjakan anggaran militer China. Koizumi menyebut pengeluaran pertahanan Beijing meningkat hingga tujuh kali lipat dalam dua dekade terakhir. 

China menilai pernyataan itu tidak berdasar dan menyesatkan, serta menegaskan bahwa peningkatan anggaran militernya bersifat sah dan sesuai hukum.

Menurut Guo, belanja pertahanan China dilakukan untuk menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas regional. Ia menilai Jepang justru perlu merefleksikan kebijakan keamanannya sendiri, terutama di tengah perdebatan domestik Tokyo soal penguatan kemampuan militer.

Perselisihan kedua negara ini berakar pada pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada 7 November lalu. 

Saat itu, Takaichi mengatakan bahwa kemungkinan serangan China terhadap Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang, sehingga berpotensi membuka ruang bagi Tokyo untuk menjalankan hak collective self-defense. 

Beijing menilai pernyataan tersebut sebagai campur tangan langsung dalam urusan internal China dan pelanggaran terhadap prinsip one-China policy.

China berulang kali mendesak Jepang untuk menarik kembali pernyataan tersebut. Namun, hingga kini Tokyo belum melakukannya. Di sisi lain, Beijing merespons dengan langkah tekanan ekonomi dan diplomatik, termasuk menyerukan wisatawan China untuk menghindari Jepang, menangguhkan impor makanan laut asal Jepang, serta menunda sejumlah pertukaran budaya dan pendidikan.

Media pemerintah China melaporkan bahwa pada Desember lalu lebih dari 1.900 penerbangan dari daratan China ke Jepang dibatalkan. Jumlah itu disebut setara dengan sekitar 40 persen dari total penerbangan pada rute tersebut, yang berdampak langsung pada sektor pariwisata dan penerbangan Jepang.

Upaya Jepang untuk meredakan ketegangan sempat dilakukan pada Senin, ketika Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi mengutip Joint Communiqué Jepang–China tahun 1972. Ia menyatakan Jepang sepenuhnya memahami dan menghormati posisi China terkait Taiwan. 

Meski begitu, Guo menilai klarifikasi itu tidak utuh karena dinilai menghilangkan frasa kunci yang menyebut Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China.

Di sisi lain, China terus memperkuat dukungan internasional terhadap prinsip satu China. Kementerian Luar Negeri China menyebut, dalam lawatan Wang Yi ke Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Yordania pada 12–16 Desember, ketiga negara tersebut kembali menegaskan komitmennya terhadap kebijakan tersebut.

Sementara itu, Jepang tengah mempersiapkan peningkatan signifikan pada anggaran pertahanannya. Pemerintah Tokyo berencana mengalokasikan dana sekitar 9 triliun yen atau setara US$58 miliar untuk tahun fiskal 2026, termasuk untuk pengembangan rudal jarak jauh dan sistem drone. 

Langkah ini menjadi salah satu latar yang memperkuat kekhawatiran Beijing terhadap arah kebijakan keamanan Jepang di kawasan Asia Timur.