Pemerintah menyetujui bantuan Rp60 juta per rumah untuk hunian tetap korban banjir dan longsor di Sumatera, dengan skema material dan verifikasi oleh BNPB. | Biro Setpres

Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp60 juta per unit untuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada 7 Desember 2025 malam, selepas menerima laporan BNPB yang mencatat 37.546 rumah rusak.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan, sedang, berat, hingga hilang tersapu banjir, namun tidak termasuk kategori relokasi sehingga pembangunan tetap dilakukan di lokasi asal. Bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan, bukan tunai, guna memastikan penggunaan sesuai kebutuhan perbaikan hunian.

BNPB melaporkan skala kerusakan hunian di tiga provinsi itu mencakup ribuan rumah dengan kondisi berbeda, sementara proses verifikasi lapangan masih berlangsung bersama Kementerian Pekerjaan Umum. 

Pemerintah menilai skema in-kind diperlukan untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan menjaga kualitas konstruksi.

Di sisi lain, hunian sementara dialokasikan melalui skema terpisah sebesar Rp30 juta per unit berukuran 36 meter persegi. Pembangunan huntara dikerjakan satgas gabungan TNI–Polri dan BNPB sembari menunggu penyelesaian data rumah yang berhak menerima bantuan hunian tetap.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa penyaluran bantuan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang bertugas menyiapkan mekanisme distribusi material. Ia menyebutkan, pendataan kepemilikan rumah dan kondisi kerusakan menjadi tahap krusial agar anggaran tepat sasaran.

Prabowo dalam rapat tersebut juga meminta jajarannya menyesuaikan kalkulasi anggaran dengan inflasi serta kenaikan harga material bangunan. 

Sejauh ini, proses verifikasi administrasi termasuk pengecekan dokumen warga seperti KTP, KK, dan bukti kepemilikan masih ditangani posko kabupaten/kota bersama BPBD setempat.

Sementara itu, BNPB mencatat korban jiwa mencapai 961 orang hingga 9 Desember dan infrastruktur publik, termasuk jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan, mengalami kerusakan luas. Estimasi kebutuhan pemulihan keseluruhan mencapai Rp51,82 triliun menurut laporan kementerian teknis yang disampaikan dalam rapat tersebut.