Sekolah darurat di wilayah bencana banjir Sumatra. | Kemendikdasmen

Pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp129 miliar untuk memulihkan sektor pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah banjir dan longsor yang melanda kawasan tersebut dalam beberapa pekan terakhir. 

Anggaran disalurkan melalui dua kementerian di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna memastikan keberlangsungan pembelajaran bagi mahasiswa, dosen, serta siswa di ribuan sekolah yang terdampak.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyiapkan Rp75,9 miliar untuk membantu biaya hidup mahasiswa dan dosen yang terdampak langsung bencana. Laporan kementerian itu dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Senin, 8 Desember 2025, menyebut 60 perguruan tinggi mengalami dampak, dengan 18.824 mahasiswa dan 1.306 dosen membutuhkan dukungan.

Selain bantuan biaya hidup, Kemendiktisaintek juga membuka skema pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama satu hingga dua semester bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga yang terdampak. Program pemulihan tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2026.

Bantuan biaya hidup disalurkan melalui Program Indonesia Pintar dengan nominal Rp1,25 juta per bulan selama tiga bulan untuk 15.833 mahasiswa, atau total Rp3,75 juta per mahasiswa.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan Adziman menjelaskan langkah tersebut ditempuh agar aktivitas akademik tetap berjalan di tengah kerusakan infrastruktur kampus. Ia menyebut total dana yang digelontorkan kementeriannya mencapai Rp75.986.474.452.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 1.009 sekolah terdampak bencana, terdiri dari 310 satuan pendidikan di Aceh, 385 di Sumatera Utara, dan 314 di Sumatera Barat. 

Untuk mempercepat pemulihan, kementerian melakukan realokasi anggaran Rp53 miliar dari pagu APBN 2026, dengan pergeseran anggaran terbesar berasal dari Sekretariat Jenderal senilai Rp50,5 miliar serta Direktorat Jenderal Vokasi PKPLK sebesar Rp3,03 miliar.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjelaskan realokasi dilakukan agar pendanaan tanggap darurat dapat bergerak lebih cepat dan fleksibel. Kemendikdasmen juga telah menyalurkan Rp21,1 miliar dari anggaran eksisting untuk bantuan awal yang mencakup penyediaan 126 tenda kelas darurat, 10.200 paket perlengkapan belajar, serta layanan psikososial dan pembersihan sekolah.

Menurut dia, dukungan tersebut dibutuhkan karena banyak sekolah tidak dapat menggelar pembelajaran akibat kerusakan bangunan dan hilangnya perangkat pembelajaran. 

“Langkah ini diambil agar pendanaan tanggap darurat dapat dialokasikan lebih cepat, fleksibel, dan sesuai kebutuhan lapangan,” ujar Abdul Mu'ti dalam keterangannya.