Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia. | Kemenkeu


Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih banyak warga berpenghasilan tinggi yang menerima subsidi energi yang semestinya ditujukan untuk kelompok miskin. Pernyataan itu disampaikan usai rapat kerja tertutup dengan Komisi XI DPR serta Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Purbaya menyebutkan temuan tersebut muncul dari evaluasi terbaru pemerintah terhadap penyaluran subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram. Kondisi ini dinilai menggerus efektivitas APBN karena subsidi masih mengalir ke kelompok desil 8–10 yang tergolong mampu secara ekonomi.

“Masih ada orang yang relatif kaya atau super kaya di Indonesia yang mendapat subsidi,” ujar Purbaya dalam keterangannya. Karena itu, pemerintah menyiapkan desain ulang skema subsidi dalam dua tahun ke depan.

Menurut Purbaya, pemerintah menargetkan pemangkasan subsidi bagi kelompok mampu serta mengalihkan anggarannya ke masyarakat desil 1–4. Ia mengatakan dirinya diberi waktu enam bulan untuk menyiapkan formula baru agar skema penyaluran lebih tepat sasaran. Pembahasan dilakukan lintas kementerian bersama BUMN terkait melalui Danantara.

APBN 2025 mengalokasikan pagu subsidi dan kompensasi sebesar Rp498,8 triliun. Hingga Agustus 2025, realisasinya mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen, mencakup subsidi energi senilai Rp183,9 triliun, subsidi non-energi Rp104,1 triliun, serta kompensasi Rp190,9 triliun.

Di sisi lain, Danantara mulai mengubah mekanisme kompensasi sejumlah komoditas agar lebih efisien. CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa pihaknya telah mengganti metode cost plus pada kompensasi pupuk menjadi skema berbasis harga pasar.

“Dulu, meski tidak efisien, tetap mendapat kompensasi sesuai biaya produksi plus margin. Sekarang kami sesuaikan dengan harga market agar ada insentif untuk lebih efisien,” kata Rosan.

Rapat yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu turut dihadiri Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, serta Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. 

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan perlunya perbaikan tata kelola subsidi mengingat besarnya alokasi anggaran dan beban kompensasi yang ditanggung negara.