Foto: Hari terakhir karyawan PT Sritex bekerja di salah satu pabrik di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). | DIKA / AFP

Pemerintah menegaskan tidak akan menambah stimulus fiskal meski pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 79.302 pekerja sepanjang Januari hingga November 2025. Sikap tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Purbaya menilai lonjakan PHK bukan disebabkan minimnya insentif pemerintah, melainkan melemahnya permintaan dan terbatasnya akses modal kerja yang dialami dunia usaha. Kondisi ini, menurut dia, telah berlangsung cukup lama dan menekan aktivitas produksi.

“Tidak ada (stimulus tambahan). PHK terjadi ketika permintaan sangat lemah. Itu terjadi 10 bulan awal, 9 bulan pertama tahun lalu. Tahun ini 10 bulan pertama, ekonomi slow,” ujar Purbaya. Ia menambahkan, tanpa akses modal kerja yang memadai, perusahaan tetap kesulitan berkembang meskipun kondisi ekonomi mulai membaik.

Data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah PHK hingga November 2025 telah melampaui total sepanjang 2024 yang tercatat 77.965 orang. Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, mencapai 17.234 pekerja atau 21,73% dari total. Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan 14.005 pekerja dan Banten 9.216 pekerja.

Lonjakan terbesar terjadi pada Februari 2025 dengan 18.516 pekerja terdampak. Kenaikan tajam ini terutama dipicu kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang merumahkan 11.025 pekerja dalam satu waktu.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sektor tekstil masih menjadi penyumbang utama PHK. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyebut hampir 80.000 pekerja industri tekstil terdampak sepanjang 2025. 

Dalam sidang debottlenecking Kementerian Keuangan pada 23 Desember, Indah meminta dukungan untuk menahan laju PHK di sektor tersebut.

“Fokus utama kami adalah mencegah terjadinya PHK. Apabila PHK berlangsung, pekerja tidak akan dapat terlindungi secara maksimal oleh skema yang ada,” ujar Indah.

Peringatan serupa datang dari kalangan serikat pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menilai gelombang PHK berpotensi berlanjut selama produk impor masih mendominasi pasar domestik, sehingga produk lokal sulit bersaing.

Merespons kondisi tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah memprioritaskan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter Bank Indonesia guna mendorong permintaan dan memperluas akses pembiayaan. 

Pemerintah juga menggelar sidang debottlenecking sejak 16 Desember 2025 untuk menampung aduan pelaku usaha terkait hambatan investasi, mulai dari pembiayaan, perizinan, hingga perdagangan, melalui kanal https://lapor.satgasp2sp.go.id/.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana menilai mekanisme debottlenecking mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih responsif terhadap persoalan riil di lapangan. Sejalan dengan itu, Purbaya menyatakan optimisme terhadap perbaikan koordinasi kebijakan ke depan.

“Saya yakin tahun depan akan lebih bagus dari sekarang karena kita lebih sinkron dengan bank sentral,” kata Purbaya.