Prabowo Presiden memimpin Rapat Kabinet Paripurna, Senin (15/12/2025), di Istana Kepresidenan Jakarta. | Biro Pers Setpres


Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar pejabat negara dan tokoh publik tidak menjadikan lokasi bencana sebagai ajang pencitraan, di tengah penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. 

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Rapat Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025), yang salah satu agendanya membahas respons pemerintah terhadap bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Senin (15/12/2025), rangkaian banjir bandang dan tanah longsor tersebut telah menyebabkan 1.030 orang meninggal dunia. Selain itu, 206 orang masih dinyatakan hilang, sementara sekitar 608 ribu warga terpaksa mengungsi akibat rusaknya permukiman dan infrastruktur.

Dalam pengantar rapat, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam penanganan darurat. Namun demikian, ia mengingatkan agar kunjungan ke wilayah terdampak dilakukan dengan tujuan jelas dan berdampak langsung bagi korban.

“Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana,” ujar Prabowo di hadapan anggota Kabinet Merah Putih.

Kepala Negara menilai, praktik yang kerap disebut sebagai “wisata bencana” berpotensi menjadikan warga terdampak sekadar objek. Menurut dia, kehadiran pejabat seharusnya diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan dan mengambil langkah konkret.

“Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Kita datang untuk melihat kesulitan dan bertindak,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap sejumlah kunjungan pejabat dan politisi ke lokasi bencana. Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan anggota DPR RI Verrel Bramasta, misalnya, menuai beragam respons di media sosial. Sebagian warganet menilai kehadiran mereka membantu meningkatkan perhatian publik, namun tidak sedikit pula yang mengkritik sebagai langkah seremonial.

Bencana alam di Sumatra ini terjadi sejak akhir November 2025, dipicu hujan ekstrem yang berkepanjangan dan dikaitkan dengan fenomena La Niña. 

BNPB mencatat, dampak terparah terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Aceh melaporkan 450 korban meninggal, Sumatra Utara 350 orang, dan Sumatra Barat 230 orang, dengan ribuan rumah dan fasilitas publik mengalami kerusakan.

Saat ini, pemerintah pusat bersama BNPB, TNI, dan Polri masih memfokuskan upaya pada evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, serta pendataan kerusakan. 

BMKG juga memperingatkan potensi hujan dengan intensitas tinggi yang masih dapat berlangsung hingga awal 2026, sehingga risiko bencana susulan tetap terbuka di sejumlah wilayah.