Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memegang peta yang menunjukkan skema pemukiman E1 yang telah lama dibekukan, yang akan memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat yang diduduki, pada hari konferensi pers di dekat pemukiman Israel Maale Adumim, di Tepi Barat yang diduduki Israel, 14 Agustus 2025. REUTERS/Ronen Zvulun


Kabinet Israel pada Minggu menyetujui pembentukan 19 permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki. Keputusan yang diumumkan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich itu menjadi salah satu langkah perluasan permukiman terbesar sejak pemerintahan saat ini mulai menjabat pada 2022.

Data kelompok pemantau anti-permukiman Peace Now menunjukkan, persetujuan tersebut akan mendorong lonjakan hampir 50% jumlah permukiman selama masa pemerintahan koalisi sayap kanan saat ini. Dengan keputusan terbaru ini, jumlah permukiman Israel di Tepi Barat meningkat dari 141 pada 2022 menjadi 210. Smotrich juga menyebut total permukiman baru yang disetujui dalam dua tahun terakhir mencapai 69 lokasi.

Persetujuan itu mencakup sejumlah lokasi di wilayah Tepi Barat, termasuk dua bekas permukiman Ganim dan Kadim yang sebelumnya dievakuasi dalam rencana pelepasan Israel pada 2005. Seluruh permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat dinyatakan ilegal menurut hukum internasional.

Smotrich secara terbuka menyatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk menghalangi pembentukan negara Palestina. Dalam pernyataan resminya, ia mengatakan langkah itu dilakukan “untuk mencegah berdirinya negara teror Palestina,” dengan menegaskan bahwa kebijakan di lapangan menjadi instrumen utama Israel.

Kebijakan perluasan permukiman ini menuai kecaman dari komunitas internasional. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, dalam laporan kepada Dewan Keamanan, menyebut aktivitas permukiman Israel sepanjang 2025 mencapai level tertinggi sejak pemantauan sistematis dimulai pada 2017. 

Ia mencatat sekitar 47.390 unit perumahan telah dimajukan, disetujui, atau ditenderkan sepanjang 2025, meningkat tajam dibandingkan 26.170 unit pada 2024, berdasarkan laporan PBB yang dikutip Al Jazeera.

Guterres mengatakan perluasan permukiman Israel, termasuk di Yerusalem Timur, terus membatasi akses warga Palestina terhadap tanah mereka serta mengancam kelayakan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Pernyataan itu disampaikan dalam laporan rutin PBB mengenai situasi wilayah pendudukan.

Otoritas Palestina turut mengecam keputusan tersebut. Ketua Komisi Perlawanan terhadap Kolonisasi dan Tembok Otoritas Palestina, Mu’ayyad Sha’ban, menyebut persetujuan permukiman baru sebagai bagian dari upaya sistematis menghapus wilayah geografis Palestina, sebagaimana dikutip media kawasan Timur Tengah.

Persetujuan permukiman ini muncul ketika Amerika Serikat mendorong Israel dan Hamas melanjutkan proses gencatan senjata Gaza yang mulai berlaku pada Oktober. Rencana yang dimediasi AS mencakup kemungkinan pembukaan jalur menuju negara Palestina, sebuah skema yang secara terbuka ditolak oleh sebagian anggota kabinet Israel, termasuk Smotrich.

Saat ini, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman Tepi Barat, berdampingan dengan sekitar tiga juta warga Palestina. Sejak perang Gaza meletus pada Oktober 2023, kekerasan di Tepi Barat meningkat. Penghitungan Agence France-Presse mencatat setidaknya 1.027 warga Palestina tewas akibat tindakan pasukan Israel atau pemukim sepanjang periode tersebut.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan Israel berisiko kehilangan dukungan Washington apabila melakukan aneksasi resmi Tepi Barat. Meski demikian, perluasan permukiman terus berjalan di bawah pemerintahan Israel saat ini yang didukung partai-partai pro-gerakan pemukim.