Pembelian lahan terkait Tiongkok di dekat lokasi radar Pasukan Bela Diri Jepang di Hokkaido. |  Sankei


Individu dan entitas asing tercatat membeli 3.498 properti di sekitar fasilitas keamanan kritis dan pulau-pulau terpencil di Jepang sepanjang tahun fiskal 2024. Temuan survei pemerintah yang dirilis Selasa (16/12) itu mendorong pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi mengumumkan pengetatan persyaratan pengungkapan kewarganegaraan dalam transaksi properti, yang akan mulai berlaku pada April 2026.

Survei yang dilakukan Kantor Kabinet Jepang mencatat pembeli asal China mendominasi akuisisi tersebut. Warga negara dan entitas China melakukan 1.674 transaksi atau setara 47,5 persen dari seluruh pembelian asing di sekitar lokasi-lokasi yang dikategorikan sensitif. Taiwan berada di posisi berikutnya dengan 414 transaksi, disusul Korea Selatan sebanyak 378 dan Amerika Serikat 211 transaksi.

Secara keseluruhan, survei memeriksa 113.827 transaksi properti yang terjadi dalam radius satu kilometer dari 583 area yang dipantau di 37 dari 47 prefektur Jepang. 

Area ini mencakup lokasi di sekitar fasilitas militer, infrastruktur strategis, serta wilayah terpencil yang dinilai memiliki kepentingan keamanan nasional.

Pembelian properti asing paling banyak tercatat di Tokyo dengan 1.558 transaksi. Properti tersebut berada di sekitar sejumlah fasilitas penting, antara lain Sekolah Layanan Medis Pasukan Pertahanan Darat, Pusat Penelitian Sistem Angkatan Laut, dan Pusat Pasukan Amerika Serikat New Sanno. 

Di luar Tokyo, Prefektur Kanagawa mencatat 339 transaksi, Chiba 235, Hokkaido 217, dan Fukuoka 211 transaksi. Pola ini menunjukkan konsentrasi investasi di wilayah Greater Tokyo dan beberapa pusat ekonomi utama lainnya.

Menurut Kantor Kabinet, mayoritas akuisisi berupa apartemen dan kondominium. Pembeli asal China, khususnya, banyak membeli properti residensial di kawasan metropolitan Tokyo dengan tujuan investasi. 

Meski begitu, pemerintah menyatakan belum menemukan aktivitas yang mengganggu fungsi fasilitas penting, seperti gangguan radio atau tindakan yang berdampak langsung pada kegiatan resmi negara.

Menteri Keamanan Ekonomi Kimi Onoda mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan tersebut. Ia menegaskan langkah pengawasan akan diperkuat untuk mencegah penggunaan properti di area sensitif yang dapat menghambat fungsi publik atau keamanan. 

“Kami akan terus menyelidiki situasi ini dan mengambil langkah-langkah menyeluruh untuk menggagalkan tindakan yang menghalangi fungsi properti-properti tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana mewajibkan perusahaan yang membeli lahan berhutan atau properti yang dinilai penting bagi keamanan nasional untuk mengungkapkan kewarganegaraan para eksekutifnya dalam formulir pendaftaran mulai April 2026. 

Individu yang membeli lahan berhutan juga akan diwajibkan menyertakan informasi kewarganegaraan.

Lebih jauh, Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan kewajiban pengungkapan kewarganegaraan bagi seluruh pendaftaran real estat dapat diterapkan secara menyeluruh pada akhir tahun fiskal 2026. Aturan ini akan mencakup transaksi yang sebelumnya tidak masuk dalam skema pengawasan ketat.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Satsuki Katayama menyatakan pemerintah akan memperluas kewajiban pelaporan agar mencakup pembelian properti residensial oleh warga negara asing, tidak terbatas pada transaksi yang bersifat investasi. Langkah ini diambil di tengah kekhawatiran meningkatnya pembelian spekulatif di kawasan perkotaan.

Survei tahun fiskal 2024 ini merupakan penilaian kedua sejak Jepang memberlakukan undang-undang pada 2022 yang bertujuan mencegah pemanfaatan real estat di dekat fasilitas penting dengan cara yang berpotensi memengaruhi aktivitas resmi negara, sebagaimana dilaporkan oleh Kyodo News.