Stok beras pemerintah di gudang Bulog. | Kementan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan kebijakan Indonesia menghentikan impor beras telah berdampak langsung pada penurunan harga beras global. Harga yang sebelumnya berada di kisaran USD 650 per ton kini turun hingga di bawah USD 400 per ton. 

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat peringatan Hari Anti Korupsi Dunia 2025 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Menurut Zulkifli, Indonesia selama ini merupakan salah satu pembeli beras terbesar di pasar internasional. Ketika pemerintah memutuskan tidak lagi melakukan pembelian dari luar negeri, tekanan permintaan global ikut berkurang sehingga memengaruhi harga.

“Ternyata kita ini pembeli beras terbesar di dunia. Dulu waktu saya Menteri Perdagangan, harga beras USD 650 per ton. Sekarang karena kita tidak belanja beras, harganya di bawah USD 400 per ton. Jadi pengaruh ke harga dunia luar biasa,” ujar Zulkifli.

Klaim tersebut disampaikan di tengah perubahan signifikan posisi Indonesia di pasar beras global. Jika pada 2024 Indonesia masih mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras, pada 2025 pemerintah mencatat surplus produksi mencapai 4,7 juta ton. Kondisi ini membuat Indonesia menghentikan impor beras medium dan mengandalkan pasokan dalam negeri.

Data Kemenko Pangan menunjukkan produksi beras nasional periode Januari–Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton, meningkat 13,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Seiring lonjakan produksi, stok beras di gudang Perum Bulog tercatat mencapai 3,7 juta ton hingga pertengahan Desember 2025, menurut laporan yang disampaikan pemerintah dalam berbagai kesempatan resmi.

Penurunan harga beras dunia juga disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Ia menyebut harga beras internasional turun sekitar 42 persen setelah Indonesia tidak lagi masuk ke pasar impor.

“Pada saat kita masih impor, harga beras dunia mencapai 650 dolar AS per ton. Sekarang turun menjadi sekitar 340 dolar AS per ton, atau turun 42 persen. Ini karena Indonesia tidak lagi melakukan impor,” kata Amran di hadapan Presiden dan jajaran kabinet.

Sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai importir beras terbesar kedua dunia pada 2024, setelah Filipina, berdasarkan data perdagangan internasional yang dikutip sejumlah laporan media. Ketergantungan pada impor tersebut dipicu oleh tekanan produksi akibat cuaca ekstrem dan keterbatasan pasokan domestik pada periode sebelumnya.

Perubahan arah kebijakan pangan mulai terlihat sejak awal 2025. Pemerintah mendorong percepatan produksi melalui sejumlah langkah, mulai dari perluasan tanam, percepatan distribusi pupuk bersubsidi, hingga penyederhanaan regulasi di sektor pertanian. 

Zulkifli menyebut salah satu langkah kunci adalah memangkas aturan pengadaan pupuk bersubsidi dari 148 regulasi menjadi 33 regulasi.

Di sisi lain, pemerintah juga mengaitkan peningkatan produksi dengan perbaikan tata kelola dan pengawasan distribusi. Penertiban kebocoran dan penguatan peran Bulog disebut menjadi bagian dari strategi menjaga stok sekaligus menekan fluktuasi harga di tingkat konsumen.

Dampak kebijakan ini, menurut pemerintah, tidak hanya terasa di pasar global, tetapi juga di tingkat domestik. Kementerian Pertanian mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada 2025 mencapai 124,36, tertinggi sepanjang sejarah pencatatan. Angka tersebut mencerminkan peningkatan daya beli petani seiring naiknya pendapatan dan relatif terkendalinya biaya produksi.

Amran menyebut kenaikan pendapatan petani padi pada 2025 mencapai sekitar Rp120 triliun. Angka itu dihitung dari selisih harga gabah yang lebih stabil dan peningkatan volume produksi nasional. Pemerintah menilai kondisi tersebut menjadi salah satu indikator membaiknya kesejahteraan petani dalam satu tahun terakhir.

Lebih jauh, pemerintah juga menyiapkan pengumuman resmi terkait capaian swasembada beras. Amran menyatakan Indonesia menargetkan deklarasi swasembada dilakukan pada akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026, lebih cepat dari target awal yang dipatok empat tahun.

“Insya Allah tanggal 31 Desember jam 12.00 WIB, kalau tidak ada aral melintang. Dalam 30 sampai 40 hari ke depan, Indonesia swasembada pangan,” ujar Amran dalam pernyataannya yang dikutip dari berbagai laporan media nasional.

Target tersebut, menurut pemerintah, melampaui rencana awal yang semula disusun untuk empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun. Percepatan itu diklaim tercapai dalam satu tahun setelah berbagai kebijakan produksi dan distribusi dijalankan secara serentak.

Saat ini, pemerintah menyatakan fokus kebijakan pangan bergeser pada menjaga keberlanjutan produksi dan stabilitas stok. Selain memastikan ketersediaan beras dalam negeri, pemerintah juga menyiapkan penyaluran bantuan pangan dan penguatan cadangan beras pemerintah untuk menghadapi potensi gangguan cuaca dan bencana alam di sejumlah daerah.

Dalam konteks global, Indonesia belum memberikan sinyal akan kembali masuk ke pasar impor beras dalam waktu dekat. Pemerintah menegaskan prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan domestik dan penguatan ketahanan pangan nasional, sembari memantau dinamika harga dan pasokan di pasar internasional melalui koordinasi lintas kementerian.