Sumber: CNA

Partai-partai oposisi di Taiwan memblokir rencana anggaran pertahanan khusus senilai NT$1,25 triliun (US$40 miliar) yang diajukan Presiden Lai Ching-te dalam rapat Komite Prosedur legislatif, Selasa (2/12). Keputusan Kuomintang (KMT) dan Taiwan People’s Party (TPP) itu menghentikan paket delapan tahun tersebut dari agenda sidang paripurna yang semestinya digelar Jumat di parlemen Taipei. 

Penundaan dilakukan karena oposisi meminta presiden terlebih dahulu memberikan penjelasan langsung mengenai urgensi belanja pertahanan yang diajukan pemerintah.

Anggaran yang baru disetujui kabinet pekan lalu itu mencakup pengadaan sistem senjata utama dari Amerika Serikat dan pengembangan T-Dome, sistem pertahanan udara berlapis yang direncanakan berjalan 2026–2033. Rencana tersebut disusun di tengah meningkatnya tekanan militer dari China, termasuk aktivitas zona abu-abu dan latihan berulang di sekitar Taiwan.

KMT menyatakan tidak menolak penguatan pertahanan, namun menuntut akuntabilitas eksekutif. Juru bicara fraksi KMT, Fu Kun-chi, mengatakan partainya menginginkan Presiden Lai hadir untuk memberikan penjelasan langsung sebelum pembahasan anggaran dilanjutkan. Namun kabinet menilai permintaan tersebut tidak sesuai konstitusi karena memaksa presiden hadir di ruang legislatif dinilai melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.

Perdebatan memicu ketegangan di ruang sidang. Legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) melakukan protes keras, mengelilingi podium sambil meneriakkan “Taiwan membutuhkan keamanan, bukan Wu Sangui lainnya”. 

Legislator DPP Fan Yun menuding oposisi menggunakan permintaan klarifikasi sebagai alasan politis untuk menghambat penguatan pertahanan di tengah ancaman Beijing.

Detail rencana pertahanan

Berdasarkan berbagai dokumen resmi, anggaran tambahan itu akan mendorong belanja pertahanan Taiwan menjadi 3,3% dari PDB pada 2026—level tertinggi sejak 2009 dengan sasaran 5% pada 2030. Komponen utamanya ialah pengembangan T-Dome, yang akan mengintegrasikan sistem rudal Patriot dan Sky Bow dengan sensor canggih serta kecerdasan buatan. 

Menteri Pertahanan Wellington Koo menjelaskan sistem tersebut dirancang untuk mempercepat deteksi dan intersepsi ancaman baik dari pesawat, rudal balistik, rudal jelajah, maupun drone.

Pakar militer dari Institute for National Defense and Security Research, Su Tzu-yun, menyebut tekanan keamanan terhadap Taiwan meningkat signifikan. 

Ia mengatakan kapal perang China yang berada dekat garis pantai dapat melepaskan ratusan rudal ke infrastruktur kritis “dalam waktu tiga menit”, jauh lebih cepat dari perkiraan ancaman rudal darat konvensional.

Respons Washington

Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Amerika Serikat. Raymond Greene, penjabat direktur American Institute in Taiwan, menyebut paket pertahanan tambahan itu sebagai “langkah besar menuju pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan”. 

Dua mantan asisten menteri pertahanan AS, Ely Ratner dan Randall Schriver, dalam analisis yang dipublikasikan The Washington Post, menilai Taiwan dapat memperkuat daya tangkal jika rencana modernisasi militernya dijalankan secara konsisten.

Sejauh ini belum ada jadwal baru pembahasan anggaran di legislatif. Pemerintah menyatakan tetap mendorong dialog lanjutan untuk memastikan rencana pertahanan berjalan sesuai kebutuhan keamanan nasional.