Mark Rutte, Sekretaris Jendral NATO. | nato.int

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengonfirmasi bahwa sejumlah negara Eropa telah menyatakan kesiapan untuk mengerahkan kontingen militer ke Ukraina sebagai bagian dari jaminan keamanan pascaperang atau jika Rusia melanggar kesepakatan damai yang berpotensi dicapai. Pernyataan tersebut disampaikan Rutte dalam wawancara dengan surat kabar Jerman Bild yang dipublikasikan pada Minggu.

Rutte menjelaskan NATO bersama negara mitra tengah menyusun kerangka kerja Koalisi Negara-negara yang Bersedia (Coalition of the Willing). Meski rincian pengerahan pasukan belum dibuka ke publik, NATO disebut sedang menggodok skema kehadiran militer di darat, laut, dan udara sebagai bagian dari mekanisme pencegahan pascaperang.

Langkah ini muncul di tengah upaya negara-negara Barat merancang arsitektur keamanan jangka panjang bagi Ukraina, menyusul kekhawatiran akan potensi pelanggaran gencatan senjata oleh Rusia. NATO menilai jaminan keamanan tidak hanya bergantung pada kesepakatan politik, tetapi juga pada kesiapan militer yang kredibel.

Koalisi Negara-negara yang Bersedia, yang dipimpin oleh Britania Raya dan Prancis, mulai terbentuk sejak awal tahun ini dan kini melibatkan puluhan negara. 

Pada 16 Desember, para pemimpin koalisi secara resmi menyatakan kesiapan untuk mengerahkan pasukan pendukung ke Ukraina setelah perang berakhir sebagai bagian dari paket jaminan keamanan.

Sehari sebelumnya, dalam pertemuan para pemimpin Eropa di Berlin, koalisi tersebut merilis pernyataan bersama yang menggariskan rencana pembentukan “pasukan multinasional untuk Ukraina,” sebagaimana dikutip dari Euro News, Minggu (28/12/2025). 

Pasukan ini dirancang untuk membantu pembangunan kembali militer Ukraina, mengamankan wilayah udara, serta memastikan keamanan maritim. Rencana tersebut juga mencakup upaya mempertahankan kekuatan militer Ukraina di kisaran 800.000 personel dan pembentukan sistem pemantauan gencatan senjata yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Sejumlah negara menyampaikan sikapnya secara individual. Britania Raya menegaskan kembali kesiapannya mengerahkan pasukan setelah konflik berakhir. Juru bicara Perdana Menteri Keir Starmer menyebut rencana pengerahan pasukan penjaga perdamaian pascaperang telah disusun.

Sementara itu, pada 20 Desember, Perdana Menteri Portugal Luís Montenegro mengatakan negaranya tidak menutup kemungkinan ikut mengirim pasukan sebagai bagian dari kontingen penjaga perdamaian, meski langkah tersebut hanya akan dipertimbangkan setelah perang benar-benar berakhir.

Dalam wawancara yang sama, Rutte memaparkan tiga lapis jaminan keamanan untuk Ukraina. Pertama, menjaga agar Ukraina tetap memiliki militer yang kuat dan mampu mempertahankan diri. 

Kedua, peran Koalisi Negara-negara yang Bersedia dalam memberikan dukungan tambahan untuk mencegah agresi Rusia. Ketiga, jaminan keamanan dari Amerika Serikat.

Menurut Rutte, pesan utama dari skema tersebut adalah memastikan Rusia memahami bahwa setiap pelanggaran atau serangan lanjutan akan menghadapi respons yang berat.