Formasi pesawat militer Amerika Serikat yang dipimpin oleh pengebom strategis Boeing B-52 Stratofortress. | U.S. Navy

Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Venezuela meningkat tajam setelah Presiden AS Donald Trump pada Sabtu lalu menyatakan bahwa wilayah udara Venezuela telah “ditutup sepenuhnya”. Ucapan singkat tanpa rincian lanjutan itu sontak memicu kekhawatiran tentang potensi eskalasi militer, terlebih ketika penumpukan kekuatan angkatan laut AS di Karibia terus berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Pemerintah Venezuela merespons dengan keras, menyebut langkah Washington sebagai “tindakan agresi ilegal” dan “ancaman kolonial” terhadap kedaulatan negara. Presiden Nicolas Maduro menuduh AS menciptakan narasi untuk membuka jalan intervensi bersenjata, sementara jutaan warga Venezuela kembali dihantui ketidakpastian.

Militer siaga, armada AS di Karibia menguat

Selama beberapa pekan, Venezuela telah menggelar latihan militer dan mengumumkan mobilisasi besar-besaran menghadapi kemungkinan serangan. Di saat yang sama, AS memperkuat kehadiran militernya dengan armada yang belum terlihat sejak konflik regional sebelumnya, mulai dari kapal induk terbesar USS Gerald R Ford, satuan kapal perang, ribuan personel, hingga pesawat tempur siluman F-35.

Penumpukan itu merupakan kelanjutan dari operasi laut yang diluncurkan pada awal September, operasi yang menargetkan kapal-kapal yang dituduh mengangkut narkoba. Sedikitnya 83 orang tewas dalam serangan-serangan tersebut, sementara Washington belum mempublikasikan bukti keterlibatan kapal-kapal itu dalam perdagangan narkoba.

Dalam beberapa pekan terakhir, Trump juga mengonfirmasi bahwa ia memberikan wewenang kepada CIA untuk menjalankan operasi rahasia di Venezuela. Pernyataan terbarunya, yang disampaikan Kamis lalu, menyebut bahwa serangan darat bisa terjadi “dalam waktu dekat”.

Tak lama sebelum AS memberlakukan sanksi baru terhadap Cartel de los Soles, jaringan pejabat militer Venezuela yang ditetapkan Washington sebagai “organisasi teroris asing”, Trump dikabarkan sempat berbicara dengan Maduro pekan lalu, percakapan singkat yang justru menambah ketegangan pada hubungan diplomatik yang sejak awal sedah rapuh.

Bisakah AS membenarkan tindakan militer secara hukum?

Sejumlah ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia memperingatkan bahwa langkah militer AS berpotensi melanggar Konstitusi AS sekaligus hukum internasional. Kongres telah memerintahkan penyelidikan terhadap operasi angkatan laut yang mematikan itu, sementara Senator Republik Rand Paul menyebutnya sebagai “pembunuhan di luar hukum”.

Bruce Fein, pakar konstitusi dan mantan pejabat Departemen Kehakiman, menyatakan bahwa Trump “bertindak di luar konstitusi” karena hanya Kongres yang berwenang memberikan mandat penggunaan angkatan bersenjata secara ofensif. 

Menurutnya, penetapan Cartel de los Soles sebagai organisasi teroris merupakan cara untuk mengubah bingkai konflik, bukan perang antarnegara yang memerlukan persetujuan Kongres, tetapi operasi kontraterorisme terhadap aktor non-negara.

Cartel de los Soles sendiri bukan kartel narkoba formal, melainkan istilah yang mengacu pada sekelompok perwira tinggi Venezuela yang sejak 1990-an dikaitkan dengan korupsi dan perdagangan narkoba.

Maduro: “tidak ada perang, ya perdamaian”

Caracas mengecam pernyataan Trump yang dianggap mengintervensi kedaulatan udara Venezuela. Kementerian Luar Negeri menyebut langkah Washington sebagai agresi yang “berlebihan, ilegal, dan tidak dapat dibenarkan”.

Maduro berulang kali menekankan penolakannya terhadap perang dan menyerukan dialog, muncul di siaran televisi pemerintah dengan pesan-pesan yang menenangkan. Dalam demonstrasi pendukung pada 15 November, ia bahkan menyanyikan “Imagine” karya John Lennon sambil berkata, “Lakukan segalanya untuk perdamaian.”

Namun di tengah situasi yang semakin tegang, Maduro juga menegaskan bahwa Venezuela akan bertahan dari “ancaman imperialis”, berbicara lantang di hadapan akademi militer Fuerte Tiuna sambil mengacungkan pedang pahlawan nasional Simón Bolívar.

Apa motivasi AS sebenarnya?

Di balik retorika mengenai narkotika, Para analis kebijakan luar negeri menilai dasar kebijakan agresif Trump terhadap Venezuela tidak hanya terkait isu narkoba, melainkan kontrol atas minyak Venezuela.

Data terbaru menunjukkan bahwa Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti sekitar 303 miliar barel, menjadikannya yang terbesar di dunia dan setara sekitar 17% cadangan global. Mayoritas cadangan berada di Orinoco Belt, yang dikenal sebagai minyak mentah extra-heavy, sulit diekstraksi dan membutuhkan teknologi tinggi serta kilang khusus.

Meski begitu, produksi minyak Venezuela jauh dari potensi maksimal. Pada Januari 2025, produksi tercatat sekitar 892.000 barel per hari, jauh turun dari puncaknya pada akhir 1990-an. Penurunan tersebut dipicu hambatan teknis, infrastruktur yang menua, sanksi internasional, dan kekurangan modal.

Di tengah realitas ini, motif AS bukan sekadar mendapatkan minyak secara langsung, melainkan mengendalikan potensi sumber daya energi Venezuela, membatasi pengaruh China, Rusia, dan Iran, serta mempertahankan posisi dominan di Belahan Barat.

Sejak Hugo Chávez mengambil alih kekuasaan pada 1998 dan menasionalisasi sektor minyak, hubungan kedua negara memburuk drastis. 

Langkah Trump pada 2019 yang mengakui Juan Guaidó sebagai presiden sementara, serta narasi narko-terorisme yang dipromosikan Washington, dipandang sebagai bagian dari strategi mendelegitimasi rezim Maduro.

Para pengamat melihat bahwa serangan terbatas terhadap Venezuela bisa menjadi alat tawar geopolitik dan sinyal politik domestik, bukan langkah menuju pendudukan besar-besaran.

Benarkah Venezuela sumber utama narkoba ke AS?

Narasi bahwa Venezuela menjadi pusat perdagangan narkoba bagi AS tidak sejalan dengan data dari DEA dan Departemen Luar Negeri AS. Data menegaskan bahwa krisis fentanil yang menewaskan banyak warga AS justru berasal dari kartel di Meksiko, dengan bahan baku dari China.

Venezuela bahkan bukan jalur utama narkoba yang masuk ke wilayah AS, karena sebagian besar narkotika melewati pelabuhan darat di perbatasan barat daya.

Untuk kokain, Venezuela memang berperan sebagai titik transit, tetapi bukan produsen utama. Kolombia tetap menjadi negara penghasil terbesar. AS memperkirakan sekitar 200–250 ton kokain melewati Venezuela pada 2020, hanya sekitar 13% dari produksi global, dan sebagian besar menuju Eropa.

Berbagai negara turut mengecam tindakan AS. Prancis menyebut serangan tersebut melanggar hukum internasional. Kolombia menolak aksi AS dan menyebutnya agresi militer. Brasil menyerukan solusi diplomatik, sementara Rusia dan China menyatakan dukungan penuh bagi Venezuela.

Akankah AS benar-benar menyerang Venezuela?

Kebijakan Trump memicu perpecahan internal dalam kubu Make America Great Again (MAGA). Banyak pendukungnya menolak intervensi militer asing karena bertentangan dengan janji kampanye mengakhiri “perang tanpa akhir”.

Namun tokoh-tokoh seperti Marco Rubio justru mendukung tekanan maksimal terhadap Venezuela, sejalan dengan kepentingan politik domestik, khususnya pemilih Florida keturunan Kuba dan Venezuela.

Para analis menilai Trump tidak menargetkan pendudukan berskala besar, tetapi lebih mengarah pada aksi militer terbatas yang dapat memperkuat posisi politik dan memberi tekanan geopolitik. Kendati demikian, risiko eskalasi tetap tinggi dan sulit diprediksi.

Eskalasi diplomatik, hukum, dan militer kini mendorong dunia pada potensi krisis kawasan terbesar dalam dua dekade terakhir, menempatkan pertanyaan kritis pada masa depan hubungan kedua negara dan stabilitas Amerika Latin.