Pemerintah mengalokasikan 66 persen APBN 2026  untuk delapan program prioritas Prabowo, mulai pendidikan, energi, hingga MBG. | Biro Setpres

Pemerintah mengalokasikan Rp2.567,9 triliun atau sekitar 66 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

Informasi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Rapimnas Kadin) Indonesia yang berlangsung di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025). Dengan total belanja negara mencapai Rp3.842 triliun, alokasi ini difokuskan pada ketahanan pangan, energi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Airlangga menjelaskan bahwa pendidikan menjadi sektor dengan porsi terbesar, yakni Rp757,8 triliun untuk pembangunan sekolah unggulan, Sekolah Rakyat, serta peningkatan fasilitas pendidikan. Pemerintah juga mengalokasikan Rp402,4 triliun untuk subsidi energi, termasuk insentif perpajakan Rp16,7 triliun dan dukungan pengembangan energi terbarukan senilai Rp37,5 triliun.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh anggaran Rp335 triliun. Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau 80 juta penerima manfaat hingga pertengahan 2026, meningkat dari sekitar 44 juta penerima saat ini. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya menyebutkan program ini akan membutuhkan sekitar Rp900 miliar per hari mulai tahun depan.

Selain ketiga sektor tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun yang mencakup pengadaan beras oleh Bulog. Sektor kesehatan dialokasikan Rp244 triliun, sementara pembangunan koperasi desa dan UMKM memperoleh Rp181,8 triliun. Untuk pertahanan, pemerintah menyiapkan Rp424 triliun, dan Rp57,7 triliun untuk akselerasi investasi serta perdagangan global.

Di luar program prioritas, pemerintah menganggarkan Rp130 triliun untuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dan memperpanjang fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2027.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengingatkan bahwa besarnya alokasi anggaran tidak menjamin dorongan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. 

“Kunci dari penyerapan anggaran adalah efektivitas. Anggaran bisa efektif apabila diimplementasikan dengan optimal,” ujar Huda dalam keterangannya, merujuk pada pengalaman belanja infrastruktur 2015–2023 yang mencapai Rp3.167 triliun tetapi pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5 persen.

Head of Macroeconomics & Market Research Permata Bank, Faisal Rachman, menilai secara teoritis program-program prioritas dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun ia mengingatkan pentingnya percepatan realisasi anggaran agar efek pengganda tidak tereduksi. 

“Dari sisi belanja, tidak hanya harus efektif dan tepat sasaran, pelaksanaannya juga harus dipercepat sehingga tidak menumpuk menjelang akhir tahun,” kata Faisal.

Sejauh ini pemerintah belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan tiap program, namun menegaskan bahwa seluruh alokasi tersebut telah masuk dalam kerangka kebijakan fiskal 2026.