Armada pengawal kapal induk Gerald R. Ford milik Angkatan Laut AS terlihat beroperasi di kawasan Samudra Atlantik. | U.S. Navy

Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sebuah kapal yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkoba di wilayah Pasifik Timur, Kamis 4 Desember waktu setempat. Serangan tersebut menewaskan empat orang dan menandai dimulainya kembali operasi kontra-narkotika AS setelah jeda hampir tiga pekan. 

Perintah operasi dikeluarkan langsung oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dengan sasaran sebuah perahu yang disebut melintasi jalur perdagangan narkoba yang dikenal.

Dalam keterangan resminya, US Southern Command menyebut kapal tersebut membawa narkotika terlarang dan berada di rute pengiriman yang selama ini menjadi fokus pengawasan militer AS. Dengan serangan terbaru ini, jumlah korban tewas dalam kampanye militer kontra-narkotika sejak awal September tercatat sedikitnya 87 orang dari total 22 operasi.

Operasi terbaru ini berlangsung di tengah meningkatnya sorotan publik dan politik terhadap serangkaian serangan serupa yang dilakukan AS sepanjang beberapa bulan terakhir. Pemerintah AS menyatakan operasi tersebut merupakan bagian dari strategi menekan jaringan kartel narkoba lintas negara yang dinilai semakin agresif dalam memanfaatkan jalur laut.

Namun demikian, operasi terbaru ini bertepatan dengan pengarahan tertutup kepada Kongres terkait insiden serangan pada 2 September lalu yang memicu kontroversi luas. Pada pengarahan itu, Laksamana Frank “Mitch” Bradley selaku pimpinan US Special Operations Command memberikan kesaksian mengenai dugaan pelanggaran hukum perang dalam insiden tersebut.

Bradley menjelaskan kepada anggota parlemen bahwa Pete Hegseth tidak pernah mengeluarkan perintah untuk “membunuh semua orang” di atas kapal, sebagaimana sebelumnya dilaporkan oleh Washington Post. Pernyataan itu disampaikan dalam forum evaluasi tertutup yang juga membahas rekaman video serangan.

Insiden 2 September tersebut melibatkan empat kali tembakan rudal ke satu perahu. Dua serangan pertama menargetkan awak kapal, sementara dua serangan berikutnya ditujukan untuk menenggelamkan perahu. 

Pada serangan awal, sembilan orang dilaporkan tewas dan perahu terbalik. Dua orang lainnya terlihat bertahan di puing-puing kapal selama sekitar 41 menit sebelum rudal kedua ditembakkan dan menewaskan keduanya.

Rekaman video operasi itu kemudian diperlihatkan kepada sejumlah anggota Kongres. Respons yang muncul terbelah. Senator Partai Republik Tom Cotton dari Arkansas membela tindakan militer tersebut dan menyebut para korban yang bertahan hidup berusaha mengamankan kembali perahu bermuatan narkoba. Ia menilai serangan itu sah dan diperlukan dalam konteks operasi militer.

Di sisi lain, Perwakilan Demokrat Jim Himes dari Connecticut menilai rekaman tersebut sebagai salah satu tayangan paling mengganggu yang pernah ia lihat selama menjabat. 

Ia menggambarkan dua korban sebagai individu tanpa alat transportasi, yang berada dalam kondisi darurat di tengah laut saat serangan lanjutan dilakukan.

Kekhawatiran juga datang dari kalangan ahli hukum internasional. Sejumlah pakar menilai bahwa menargetkan penyintas kapal karam berpotensi melanggar hukum humaniter internasional. Manual hukum perang milik Pentagon sendiri menyebutkan bahwa perintah untuk menembaki mereka yang terdampar di laut termasuk tindakan yang jelas-jelas ilegal.

Perwakilan Adam Smith, anggota senior Komite Layanan Bersenjata DPR dari Partai Demokrat, menyebut dua penyintas itu sebagai individu yang tidak bersenjata dan tidak lagi memiliki kemampuan operasional. 

Ia menggambarkan keduanya sebagai orang yang terombang-ambing di laut sambil berpegangan pada bagian perahu terbalik sebelum akhirnya terkena serangan rudal.

Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya telah menetapkan bahwa Amerika Serikat berada dalam kondisi “konflik bersenjata” dengan kartel narkoba. Dalam kerangka ini, para pengedar diklasifikasikan sebagai kombatan tidak sah, sebuah status yang memungkinkan penggunaan kekuatan mematikan tanpa pengawasan yudisial secara langsung. 

Meski begitu, opini hukum dari Departemen Kehakiman AS yang menjadi dasar pembenaran serangan-serangan tersebut hingga kini belum dipublikasikan secara terbuka.