Menhut Raja Juli didesak mundur oleh anggota Komisi IV DPR terkait polemik izin pelepasan hutan di Sumatera dan dampaknya terhadap bencana. | menlhk.go.id

Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin menyarankan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mundur dari jabatannya jika dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan kehutanan di Indonesia. 

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). Usman juga menyoroti maraknya izin pelepasan kawasan hutan, khususnya di Sumatera, yang dinilainya berkontribusi terhadap bencana banjir dan longsor.

Usman menyebut semestinya seluruh izin pelepasan kawasan hutan di Sumatera dihentikan sementara. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah dalam upaya pemulihan lingkungan, termasuk rencana penanaman kembali kawasan yang telah gundul akibat alih fungsi hutan.

Dalam rapat tersebut, Usman meminta Menteri Kehutanan menjelaskan secara rinci skema rehabilitasi hutan, termasuk jangka waktu pemulihan vegetasi dan tanggung jawab negara atas kerusakan yang telah terjadi. Ia menegaskan persoalan ini tidak bisa sepenuhnya dialihkan kepada pemerintahan sebelumnya.

Usman juga menyinggung penerbitan izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan pada Oktober 2025. Menurut dia, kepala daerah setempat sempat berharap izin tersebut dibatalkan, namun izin tersebut tetap terbit pada 30 November 2025. Ia mempertanyakan konsistensi kebijakan Kementerian Kehutanan dalam pengendalian izin.

Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak pernah menerbitkan izin penebangan hutan baru selama menjabat. Ia menyebut izin yang dikeluarkan justru berkaitan dengan PBPH untuk jasa lingkungan atau Restorasi Ekosistem.

“Saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun. Yang saya terbitkan adalah untuk jasa lingkungan atau Restorasi Ekosistem,” ujar Raja Juli kepada wartawan seusai rapat.

Raja Juli juga mengungkapkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto saat dirinya ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan adalah menjaga kawasan hutan dan berani menindak pihak yang mengubah fungsi hutan secara ilegal.

Dalam forum rapat yang sama, Raja Juli menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan di tiga provinsi yang saat ini terdampak bencana banjir dan longsor. Ia menyatakan seluruh kebijakan perizinan dijalankan secara ketat sesuai arahan presiden.

“Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” kata Raja Juli menegaskan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI.