Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski. | X/sikorskiradek


Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski menilai Rusia tidak memiliki kapasitas militer untuk mengambil risiko perang langsung dengan NATO setelah mengalami korban besar selama invasi ke Ukraina. Penilaian itu disampaikan dalam wawancara dengan mingguan Ceko Respekt yang diterbitkan pekan ini dan dikutip luas oleh sejumlah media Eropa.

Sikorski menyebut kelelahan militer Rusia sebagai faktor utama, meski ia tetap memperingatkan adanya potensi salah hitung dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurutnya, skala kerugian personel dan peralatan membuat Moskwa tidak berada pada posisi untuk membuka konflik tambahan dengan aliansi militer Barat.

Dalam wawancara tersebut, Sikorski menjelaskan bahwa angkatan bersenjata Rusia telah terkuras akibat perang yang berlangsung sejak Februari 2022. Ia merujuk pada laporan intelijen Barat yang mencatat besarnya korban di pihak Rusia. 

Intelijen Pertahanan Inggris pada Oktober 2025 memperkirakan Rusia telah mengalami sekitar 1,118 juta total korban sejak invasi skala penuh dimulai, dengan rata-rata kerugian harian lebih dari 1.000 tentara. Angka tersebut mencakup korban tewas dan luka.

“Rusia telah menderita hingga satu juta korban jiwa di Ukraina, membuat angkatan bersenjatanya habis dan tidak mampu terlibat dalam konflik tambahan,” ujar Sikorski kepada Respekt.

Ia menambahkan, kondisi itu berarti Rusia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan kekuatan militernya. 

Menurut Sikorski, jeda tersebut memberi ruang bagi negara-negara Eropa untuk memperkuat pertahanan dan kesiapan kolektif mereka. Namun, ia menegaskan risiko tetap ada karena keputusan politik di Kremlin tidak selalu mengikuti kalkulasi rasional militer.

Penilaian Sikorski sejalan dengan analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang pada pertengahan 2025 menyebut Rusia mencapai tonggak satu juta korban sebagai peristiwa yang “mengejutkan dan mengerikan”. Lembaga tersebut menilai tingginya korban mencerminkan pendekatan Kremlin yang mengandalkan jumlah besar personel dengan biaya manusia yang sangat tinggi.

Di sisi lain, Sikorski juga menyinggung ketidakpastian hubungan transatlantik. Ia menanggapi strategi keamanan nasional AS yang dirilis pada 5 Desember lalu, yang memicu kekhawatiran di Eropa karena kritik terhadap Uni Eropa dan seruan untuk menghentikan ekspansi NATO. 

Dokumen itu menilai Eropa menghadapi risiko “penghapusan peradaban” dan mendorong tumbuhnya perlawanan internal terhadap arah kebijakan kawasan.

Meski demikian, Sikorski menekankan bahwa selama masa jabatan Presiden AS Donald Trump, pengeluaran pertahanan negara-negara Eropa justru meningkat tajam. 

Ia mencatat belanja pertahanan Eropa naik dua kali lipat dan menilai AS tidak akan meninggalkan Eropa meski fokus strategis Washington meluas ke kawasan lain. Pada KTT NATO Juni 2025, para pemimpin aliansi sepakat menaikkan target belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB pada 2035, dari sebelumnya 2%.

“Eropa perlu menanggung lebih banyak beban keamanannya sendiri,” kata Sikorski. 

Ia juga menepis spekulasi bahwa kebijakan AS mendorong negara-negara seperti Polandia keluar dari Uni Eropa, menyebut kemungkinan tersebut sebagai “bencana”, serta menegaskan posisi Warsawa sebagai sekutu Washington yang andal sekaligus anggota UE yang berpengaruh.

Lebih jauh, Sikorski mengkritik alasan yang kerap dikemukakan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán dan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico terkait ketergantungan energi murah dari Rusia. Menurutnya, kebutuhan energi kedua negara itu dapat dipenuhi melalui pasokan dari Eropa selatan dengan skema kontrak jangka panjang yang harganya sebanding.

Saat ini, Polandia menjadi salah satu anggota NATO paling vokal di sisi timur aliansi. Negara tersebut menampung lebih dari 10.000 tentara AS dan secara konsisten mendorong dukungan militer serta finansial berkelanjutan bagi Ukraina di tengah perang yang masih berlangsung.