China memperketat ekspor tanah jarang, menguji ketergantungan global pada rantai pasok strategis.


Operasi pertambangan tanah jarang di provinsi Jiangxi, China selatan, berjalan hampir tanpa jeda. Aktivitas ini berlangsung seiring langkah Beijing memperketat kendali atas mineral strategis yang menjadi tulang punggung industri pertahanan, elektronik, dan teknologi hijau dunia. 

Perkembangan tersebut terjadi di tengah kebijakan pembatasan ekspor rare earth elements (REE) yang mulai diberlakukan lebih luas sejak akhir 2025.

Kunjungan terbatas jurnalis asing ke kawasan pertambangan Jiangxi pada November lalu, yang dilakukan di bawah pengawasan otoritas setempat, memperlihatkan skala industri yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. 

Dari 117 titik pemrosesan pada 2010, jumlah fasilitas tanah jarang di provinsi ini meningkat menjadi 3.085 lokasi. Mayoritas beroperasi di wilayah perbukitan merah di selatan Jiangxi.

Di distrik Longnan, Survei Geologi AS mencatat terdapat 886 lokasi tanah jarang, setara sekitar 31,5% dari seluruh operasi di provinsi tersebut. Seorang warga di kota Banshi menggambarkan intensitas kegiatan itu kepada jurnalis AFP. 

“Tempat ini sibuk 24 jam sehari, tujuh hari seminggu,” ujarnya, saat rombongan media mengikuti tur lapangan yang dijaga petugas tak dikenal.

Konsolidasi industri dan pengetatan pengawasan

Seiring ekspansi fisik, pemerintah China juga melakukan konsolidasi kelembagaan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor tanah jarang disatukan ke dalam dua badan usaha milik negara. 

Di Ganzhou, pusat industri tanah jarang Jiangxi, kantor pusat baru China Rare Earth Group telah berdiri di ruas jalan yang kini dikenal sebagai Rare Earth Avenue. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penertiban praktik penambangan yang selama bertahun-tahun dinilai tidak terkendali. 

Di wilayah pedesaan sekitar Ganzhou, papan peringatan besar terpasang di sejumlah titik, melarang penambangan ilegal dan menawarkan imbalan tunai bagi warga yang melaporkan pelanggaran. Media regional dan internasional menyebut kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mengamankan rantai pasok logam strategis.

Jiangxi dikenal sebagai penghasil utama tanah jarang “berat” seperti dysprosium, terbium, dan yttrium. Unsur-unsur ini lebih sulit diekstraksi dibanding tanah jarang ringan, tetapi bernilai tinggi karena digunakan dalam magnet tahan panas, mesin jet tempur, sistem pemandu rudal, hingga teknologi laser. Sejumlah laporan internasional menyebutkan elemen tanah jarang berat tersebut belum dapat ditambang secara komersial di AS.

Dominasi China dalam rantai pasok global

Data Survei Geologi AS menunjukkan produksi global rare earth oxide (REO) mencapai sekitar 390.000 ton pada 2024. China menyumbang sekitar 270.000 ton, atau hampir 69% dari total produksi dunia. Dominasi ini tidak hanya terlihat pada tahap penambangan, tetapi terutama pada pemrosesan dan produksi magnet tanah jarang, yang sebagian besar masih terpusat di China.

Sebaliknya, produksi AS tercatat sekitar 45.000 ton, dengan tingkat ketergantungan impor mencapai 80%. Australia dan Myanmar menempati posisi berikutnya, namun kapasitas pemrosesan mereka masih terbatas.


Ketergantungan ini membuat kebijakan ekspor China berdampak langsung pada industri global. Pada November 2025, Beijing memperluas kontrol ekspor dari tujuh menjadi 12 unsur tanah jarang, mencakup bahan mentah, teknologi pemrosesan, hingga peralatan magnet. Kementerian Perdagangan China menyebut kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional dan pengendalian penggunaan militer.

Dampak langsung ke negara mitra dagang

AS menjadi negara yang paling terdampak dalam jangka pendek. Data perdagangan menunjukkan ekspor tanah jarang China ke AS turun sekitar 11% pada November. Pada Desember, pemerintah China menerbitkan lisensi umum baru untuk mempercepat sebagian pengiriman. Lisensi tersebut, menurut laporan media ekonomi, tetap memberi prioritas pada kebutuhan domestik dan sektor strategis.

Jepang dan Korea Selatan juga berada dalam posisi rentan. Kedua negara bergantung pada pasokan tanah jarang China untuk industri elektronik, otomotif, dan semikonduktor. Uni Eropa, khususnya Jerman, menghadapi tantangan serupa karena ketergantungan tinggi pada tahap pemrosesan.

Di sisi lain, Indonesia sejauh ini dinilai minim terdampak langsung. Impor tanah jarang dari China tercatat di bawah 5%. Namun, sejumlah analis melihat peluang meningkatnya minat kerja sama investasi dan joint venture sebagai bagian dari upaya diversifikasi rantai pasok global.

Respons kebijakan internasional

Respons kebijakan mulai terlihat di Eropa. Pada 3 Desember, Komisi Eropa mengumumkan alokasi hampir €3 miliar, setara sekitar US$3,5 miliar, untuk memperkuat pasokan bahan baku kritis, termasuk tanah jarang. Dana ini akan digunakan untuk proyek pertambangan, pemurnian, dan daur ulang, serta pembentukan European Critical Raw Materials Centre yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 2026.

Menurut pernyataan Komisi Eropa, pusat tersebut akan mengoordinasikan pembelian bersama dan pengelolaan stok strategis. Langkah ini berjalan seiring rencana pembatasan ekspor limbah magnet tanah jarang dan baterai yang masih dapat didaur ulang.

Di AS, pemerintah terus mendorong kerja sama dengan negara mitra seperti Australia dan Brasil untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan China. Namun, laporan lembaga riset mineral menyebut pembangunan kapasitas pemrosesan tanah jarang di luar China membutuhkan waktu panjang dan investasi besar.

Perkembangan terbaru di China

Di dalam negeri, China melanjutkan ekspansi terkontrol. Pemerintah Jiangxi pada Desember 2025 mengumumkan rencana penggantian kapasitas peleburan REO sekitar 5.500 ton per tahun di Longnan dan Xinfeng. Langkah ini menegaskan bahwa konsolidasi industri tidak diiringi pengurangan produksi, melainkan penataan struktur dan teknologi.

Data perdagangan yang dikutip Mining.com menunjukkan ekspor magnet tanah jarang China justru meningkat 26,5% pada November, bulan penuh pertama setelah kesepakatan sementara antara Presiden Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump untuk mempercepat sebagian pengiriman. Kesepakatan itu tidak mencabut kontrol ekspor, tetapi menunda penerapan penuh sejumlah pembatasan selama satu tahun.


Perkembangan di Jiangxi memperlihatkan bagaimana China memperkuat posisinya dalam rantai pasok tanah jarang global melalui kombinasi ekspansi produksi, konsolidasi industri, dan kebijakan ekspor yang selektif. 

Dampaknya dirasakan berbeda-beda oleh negara mitra, bergantung pada tingkat ketergantungan masing-masing. Sejauh ini, respons internasional masih berfokus pada diversifikasi pasokan dan pembangunan kapasitas alternatif, sementara dominasi China pada tahap pemrosesan tetap menjadi faktor utama dalam dinamika pasar tanah jarang dunia.