Hashim Djojohadikusumo. | ANTARA FOTO

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membantah tudingan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki lahan kelapa sawit di Indonesia. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang disebarkan pihak-pihak berkepentingan di tengah penertiban perkebunan sawit ilegal oleh pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Hashim saat menghadiri Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Tahun 2025 di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, Senin (22/12/2025), sebagaimana dilaporkan ANTARA.

“Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektar pun di bumi Indonesia,” kata Hashim di hadapan jemaat dan tamu undangan. Menurut dia, kabar tersebut ramai beredar di media sosial, terutama setelah sejumlah wilayah di Sumatera dilanda bencana alam.

Hashim menyebut tudingan kepemilikan sawit yang diarahkan kepada Prabowo sebagai informasi menyesatkan yang sengaja disebarkan oleh pihak tertentu. Ia menilai isu itu muncul bersamaan dengan langkah pemerintah menertibkan perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan.

Lebih lanjut, Hashim menuding pemilik ratusan perusahaan sawit ilegal sebagai pihak yang berkepentingan menyebarkan fitnah tersebut. Ia menyebut terdapat lebih dari 200 perusahaan yang menguasai konsesi sawit secara tidak sah di kawasan hutan lindung hingga taman nasional, dengan total luas sekitar 3,7 juta hektar.

“Antara lain, ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini,” ujar Hashim. Menurut dia, perusahaan-perusahaan tersebut selama ini menikmati keuntungan dari penguasaan lahan yang melanggar hukum.

Hashim mengatakan penyebaran isu tersebut tidak terlepas dari penegakan hukum lingkungan yang mulai dijalankan pemerintah secara lebih tegas. Penertiban dan pengambilalihan lahan sawit ilegal dinilai merugikan pihak-pihak yang selama ini beroperasi tanpa izin. 

“Mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, kalau pemerintah sekarang ini menegakkan hukum,” ujarnya.

Ia juga mengungkap adanya indikasi penggunaan influencer dan bot untuk memperkuat narasi negatif di ruang digital. Menurut Hashim, pola penyebaran isu menunjukkan keterlibatan pihak yang terorganisasi dan memiliki pendanaan. 

“Kita sudah lihat dan indikasi mereka yang membayar. Mereka yang membayar influencer-influencer atau bot-bot yang ada di sosial media sehingga sekarang ada fitnah bahwa Prabowo yang punya lahan sawit,” tuturnya.

Selain isu sawit, Hashim turut menyinggung aspirasi masyarakat Sumatera Utara terkait operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Perusahaan tersebut diketahui telah menghentikan kegiatan operasionalnya sementara setelah bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumut, sebagaimana dilaporkan ANTARA dan dikonfirmasi otoritas lingkungan setempat.

Hashim mengatakan aspirasi warga agar TPL ditutup secara permanen akan ia sampaikan langsung kepada Presiden. 

“Saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan yang tadi aspirasi masyarakat Sumatera Utara akan hal pabrik Toba Pulp Lestari yang saya dengar sudah ditutup. Sudah ditutup sementara, mudah-mudahan semoga akan ditutup selama-lamanya,” kata Hashim.

Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lingkungan dan menindak aktivitas industri yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem. 

Saat ini, proses evaluasi dan audit terhadap TPL masih berjalan, sementara pemerintah pusat dan daerah terus memantau dampak lingkungan di wilayah sekitar konsesi perusahaan tersebut.