Petugas melakukan pembersihan jalan tertimbun longsoran di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara (10/12). | BNPB


Pemerintah bersama sektor swasta mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera dalam beberapa hari terakhir. Kolaborasi lintas sektor ini difokuskan pada distribusi logistik, obat-obatan, serta dukungan pendanaan darurat guna menjangkau daerah dengan akses yang masih terbatas pascabencana.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi kemanusiaan menjadi kunci percepatan distribusi bantuan di lapangan. 

Sejumlah pengusaha turut terlibat, termasuk pengusaha jalan tol Jusuf Hamka yang mengalokasikan ratusan miliar rupiah untuk program bantuan kemanusiaan.

Dukungan pendanaan juga disalurkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui bantuan senilai Rp14,7 miliar yang bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat untuk tiga provinsi terdampak. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan dasar korban bencana, termasuk pangan dan layanan darurat. 

Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati menjelaskan penyaluran dilakukan melalui skema tanggap darurat bekerja sama dengan mitra lokal. 

“Bantuan ini adalah amanah dari umat untuk umat,” kata Sulistyowati dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari siaran resmi BPKH.

Di lapangan, sejumlah organisasi kemanusiaan turut bergerak menyalurkan bantuan. Suara Merdeka Network bersama Dompet Dhuafa mengirimkan bantuan logistik ke sejumlah titik terdampak. 

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyalurkan obat-obatan dan perlengkapan kesehatan melalui program BPOM Peduli Kemanusiaan, menurut laporan Suara Merdeka dan DetikHealth. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk wilayah dengan keterbatasan akses distribusi.

Di tengah intensitas bantuan kemanusiaan, isu pembiayaan sektor ekstraktif kembali mengemuka. Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) merilis laporan yang menyoroti keterlibatan lembaga keuangan dalam mendanai perusahaan yang aktivitasnya diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di Sumatera Utara. 

Laporan itu menyebut sedikitnya tujuh perusahaan di sektor ekstraktif memperoleh dukungan pembiayaan dari berbagai institusi, terutama bank asal China.

Kepala Departemen Advokasi dan Publikasi Publik TuK Indonesia, Abdul Haris, memaparkan temuan tersebut dalam konferensi pers bertajuk Jejak Pembiayaan di Balik Bencana Ekologis Sumatera pada Senin, 22 Desember 2025. 

Ia menyebut sejumlah bank milik negara Indonesia juga tercatat dalam 20 lembaga pembiayaan yang memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. 

“Bank-bank ini didominasi oleh institusi pembiayaan dari China, yang merupakan yang terbesar dalam hal ini,” ujar Haris.

Temuan TuK Indonesia tersebut sejalan dengan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara yang mencatat deforestasi masif di ekosistem Batang Toru. Dalam satu dekade terakhir, sekitar 10.795 hektare kawasan itu mengalami kerusakan akibat aktivitas industri, dengan perkiraan 5,4 juta pohon hilang.

Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara Rianda Purba menyatakan ekosistem Batang Toru memiliki peran penting sebagai penyangga siklus hidrologis wilayah.

Menurut TuK Indonesia, sektor keuangan telah berulang kali diingatkan mengenai risiko pembiayaan di sektor ekstraktif. Namun, Abdul Haris menilai kasus bencana di Sumatera kembali menunjukkan masih lemahnya pengawasan serta penerapan standar keberlanjutan oleh institusi keuangan dan pemerintah.