KLH memeriksa delapan perusahaan dan menghentikan operasi empat entitas terkait dugaan pembukaan lahan yang memperparah banjir besar di Sumatera. | BNPB

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memulai pemeriksaan terhadap delapan perusahaan yang diduga memperburuk banjir di Sumatera pada Senin (8/12/2025), setelah menghentikan operasional empat di antaranya sejak 6 Desember. 

Langkah ini diambil menyusul banjir bandang dan longsor yang menewaskan lebih dari 900 orang di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sejak akhir November. Tiga perusahaan yang disetop merupakan PT Agincourt Resources, PTPN III, dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), sementara satu entitas lain tidak disebutkan.

Berdasarkan laporan KLH, pemeriksaan ini dilakukan setelah hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga. Situasi tersebut terjadi akibat aktivitas untuk proyek PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit yang tercatat memperbesar tekanan pada kawasan resapan.

Perkembangan ini berawal dari lonjakan material kayu dan erosi di beberapa titik DAS, yang menurut catatan BNPB memicu banjir bandang di lima DAS utama, yakni Batang Toru, Garoga, Badili, Aek Pandan, dan Sibuluan. Di DAS Garoga, satu desa tertimbun longsor.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Rizal Irawan, menyebut pantauan udara memberi gambaran jelas terkait skala pembukaan lahan. 

“Dari overview helikopter, terlihat aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar,” ujar Rizal.

Dalam keterangan resminya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan seluruh perusahaan yang beroperasi di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan kegiatan sambil menunggu audit lingkungan. 

Ia menyebut tiga perusahaan telah dipanggil untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. Menurut Hanif, Batang Toru dan Garoga merupakan kawasan strategis yang memiliki fungsi ekologis dan sosial yang tidak dapat dikompromikan.

“DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” kata Hanif.

Sejauh ini, mekanisme pemeriksaan mencakup evaluasi dokumen, peninjauan lapangan, dan penelusuran izin lingkungan setiap perusahaan.

PT Agincourt Resources menyatakan menghentikan seluruh kegiatan operasional mengikuti pemberitahuan pemerintah. Perusahaan meminta publik menunggu proses resmi. 

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Kami mengimbau semua pihak tidak berspekulasi sebelum ada hasil,” ujar Sekretaris Perusahaan Agincourt, Katarina Siburian Hardono.

Mengacu pada pernyataan sebelumnya, Agincourt membantah tudingan bahwa operasional mereka berkaitan dengan banjir bandang karena lokasi tambang berada di DAS Aek Pahu, sementara bencana terjadi di DAS Aek Ngadol dan Sungai Garoga.

Di sisi lain, menurut data BNPB per 6 Desember 2025, jumlah korban meninggal telah mencapai 914 orang dan 389 orang masih hilang. Efeknya terlihat dari kerusakan permukiman dan infrastruktur di beberapa kabupaten.

Sementara itu, KLH menyebut audit menyeluruh terhadap delapan perusahaan menjadi fokus tahap awal penanganan, termasuk penelusuran dampak operasional terhadap struktur tanah dan aliran sungai. Selain itu, pemeriksaan juga diarahkan pada verifikasi pemenuhan izin pengelolaan lingkungan.