Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepang saat ini dan wanita pertama yang memegang posisi tersebut. | Global Times

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Rabu menegaskan kembali komitmen Tokyo terhadap Japan–China Joint Communiqué 1972 yang mengakui Taiwan sebagai bagian dari China. 

Pernyataan tersebut disampaikan di parlemen di Tokyo, menyusul meningkatnya ketegangan diplomatik dengan Beijing dalam beberapa pekan terakhir setelah komentarnya pada November mengenai kemungkinan respons militer Jepang jika terjadi serangan China ke Taiwan.

Takaichi menyebutkan bahwa posisi resmi pemerintah tidak berubah sejak 1972. “Posisi dasar pemerintah Jepang mengenai Taiwan tetap sebagaimana dinyatakan dalam Komunike Bersama Jepang–China 1972, dan tidak ada perubahan terhadap posisi ini,” ujarnya di hadapan anggota parlemen. 

Dokumen tersebut menyatakan Jepang “lsepenuhnya memahami dan menghormati posisi China bahwa Taiwan merupakan bagian tidak terpisahkan dari wilayahnya.

Namun demikian, klarifikasi tersebut belum meredakan reaksi dari China. Menteri Luar Negeri China Wang Yi, saat bertemu Menlu Rusia Sergei Lavrov di Moskow pada Selasa, menyerukan koordinasi erat Beijing dan Moskow untuk “membendung tindakan provokatif dari kekuatan sayap kanan ekstrem Jepang”. 

Dalam pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di Beijing, Wang meminta Prancis untuk “terus memahami dan mendukung” sikap China.

Situasi diplomatik yang memanas telah berimplikasi pada sektor ekonomi dan budaya. Lebih dari 1.900 penerbangan antara China dan Jepang yang dijadwalkan pada Desember dibatalkan, atau sekitar 40 persen dari total layanan bulanan, menurut laporan CCTV. Kota-kota seperti Sapporo dan Osaka mengalami pengurangan jadwal paling signifikan.

Di bidang budaya, lebih dari 30 agenda seni Jepang di China dibatalkan, termasuk konser penyanyi pop Ayumi Hamasaki dan Kokia yang diumumkan secara mendadak. Media lokal melaporkan sejumlah acara musik terpaksa dihentikan tanpa penjelasan rinci dari otoritas setempat.

Ketegangan juga terlihat di perairan. Pada Selasa, kapal penjaga pantai China dan Jepang kembali berhadapan di sekitar Kepulauan Senkaku yang dipersengketakan. Kedua negara saling menuduh pelanggaran wilayah, menurut laporan masing-masing penjaga pantai.

Di sisi lain, Korea Selatan menyatakan kesiapan untuk membantu meredakan perselisihan dua kekuatan ekonomi Asia tersebut. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung pada Rabu mengatakan Seoul terbuka menjadi mediator. 

“Berpihak hanya akan meningkatkan konflik. Lebih baik mencari cara untuk hidup berdampingan,” ujarnya dalam konferensi pers bersama media asing. Lee dikenal mendorong pendekatan pragmatis sejak menjabat pada Juni 2025.

Sementara itu, analis dari Shanghai International Studies University, Lian Degui, menilai pernyataan Takaichi belum cukup meyakinkan bagi Beijing. Ia menyebut langkah itu sekadar permainan kata-kata dan menyampaikan bahwa China masih menilai kebijakan keamanan Jepang terus bergerak ke arah yang mengkhawatirkan.