Menara radar militer di Yonaguni, pulau berpenghuni paling barat di Jepang. 


Jepang mempercepat pembangunan fasilitas pertahanan di wilayah baratdaya, termasuk penempatan baterai rudal dan unit perang elektronik di Pulau Yonaguni pada 2026. Langkah ini berlangsung hanya sekitar 110 kilometer dari Taiwan dan menjadi ekspansi militer terbesar Tokyo dalam empat dekade, sebagaimana diberitakan Bloomberg pekan ini. Pemerintah Jepang menyebut penguatan itu penting untuk merespons risiko keamanan yang meningkat di sekitar wilayah tersebut.

Pembangunan di Yonaguni menjadi bagian dari strategi memperkuat seluruh Kepulauan Ryukyu— rantai lebih dari 160 pulau dari Kyushu hingga perbatasan Taiwan. 

Tokyo menambahkan kapasitas radar, rudal permukaan-ke-udara Tipe 03, serta memperluas cakupan Amphibious Rapid Deployment Brigade. Sekitar 30 personel baru dijadwalkan bergabung dengan hampir 230 personel yang sudah ditempatkan, khususnya untuk mengoperasikan unit perang elektronik.

Dalam pengarahan kepada warga Yonaguni pada 4 Desember, Direktur Biro Pertahanan Okinawa Shimo Kozo menjelaskan bahwa penempatan ini tidak dimaksudkan untuk operasi ofensif. 

Ia menyebut unit perang elektronik nantinya menjalankan pengacauan berbasis darat terhadap pesawat yang mendekat guna menurunkan efektivitas radar mereka. 

Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi sebelumnya memastikan rencana penempatan rudal “berjalan dengan mantap” dan disebut dapat menurunkan kemungkinan serangan bersenjata terhadap Jepang.

Situasi memanas setelah dua jet J-15 Tiongkok dari kapal induk Liaoning mengunci radar kendali tembakan pada F-15 Jepang di dekat Okinawa pada 6 Desember. 

Pemerintah Jepang mengajukan protes resmi, sementara Koizumi menyebut tindakan itu berbahaya dan tidak diperlukan untuk operasi penerbangan yang aman. Insiden tersebut disebut sebagai konfrontasi pertama antara pesawat kedua negara.

Ketegangan meningkat sejak pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi pada 7 November di parlemen bahwa serangan Tiongkok ke Taiwan akan menjadi “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” bagi Jepang. Pernyataan itu membuka ruang bagi penerapan doktrin pertahanan diri kolektif. Beijing memanggil duta besar Jepang dan menuntut pencabutan pernyataan tersebut.

Tiongkok kemudian mengeluarkan respons balasan berupa peringatan perjalanan, pembatalan penerbangan, larangan impor makanan laut Jepang, serta penundaan rilis film asal Jepang. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning menuding langkah Jepang didorong kelompok sayap kanan yang mendorong kawasan ke arah krisis.

Media pemerintah Tiongkok juga merilis citra satelit yang menunjukkan proyek percepatan fasilitas militer Jepang di Pulau Mageshima, yang digambarkan Beijing sebagai “kapal induk tak bisa ditenggelamkan”. 

Meski begitu, Tokyo menegaskan seluruh pembangunan bersifat defensif. Sejumlah survei domestik menunjukkan dukungan publik yang besar, khususnya dari warga berusia 18 hingga 29 tahun, terhadap peningkatan anggaran pertahanan Jepang.