Gedung Euroclear di Brussels, Belgia. Lembaga penyimpanan efek ini menampung sebagian besar aset Rusia yang dibekukan di Uni Eropa, yang kini menjadi sorotan dalam pembahasan pendanaan untuk Ukraina. | Marek Śliwecki, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Pemerintah Inggris menyatakan kesiapan untuk mentransfer aset Rusia yang dibekukan senilai £8 miliar guna mendukung pendanaan Ukraina, menurut laporan The Times pada 5 Desember 2025. Langkah ini muncul di tengah pembahasan internasional yang menargetkan pembukaan hingga £100 miliar aset global bagi kebutuhan pertahanan dan rekonstruksi Kyiv, yang menghadapi defisit anggaran besar pada 2026.

Penegasan itu disampaikan ketika pejabat Inggris kembali memperingatkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dianggap sebagai ancaman aktif terhadap warga negara, keamanan, dan kemakmuran Britania Raya. 

Menteri Luar Negeri Yvette Cooper disebut mendorong koordinasi lebih erat bersama Prancis, Jerman, dan Komisi Eropa. Namun, seorang sumber pemerintah Inggris mengakui mekanisme legal untuk melepaskan dan mentransfer aset tersebut masih belum final.

Menurut laporan yang sama, dana yang dibidik London dapat menutup lebih dari dua pertiga kebutuhan pembiayaan Ukraina selama dua tahun mendatang, baik untuk mempertahankan operasinya di medan perang maupun untuk menopang rekonstruksi jika proses perdamaian memungkinkan.

Belgia menolak proposal UE

Inisiatif Inggris berlangsung paralel dengan upaya Uni Eropa membuka akses terhadap sekitar €90 miliar aset Rusia yang dibekukan, dengan porsi terbesar sekitar €185 miliar tercatat di Euroclear, lembaga penyimpanan efek yang berbasis di Brussels. 

Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prévot pada 3 Desember menegaskan bahwa rencana tersebut “sama sekali tidak dapat diterima” karena dinilai memunculkan risiko ekonomi dan hukum yang terlalu besar bagi negaranya.

Belgia menyebut potensi gugatan hukum dari Rusia atau kerugian bisnis pada Euroclear dapat berdampak setara sepertiga PDB nasional. Karena itu, Brussels menolak opsi apa pun yang dapat menyeret risiko finansial langsung ke pemerintah maupun lembaga keuangannya.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sebelumnya mengusulkan penggunaan Pasal 122 Treaty on the Functioning of the European Union untuk mengesahkan skema tersebut melalui mayoritas berkualitas, yang memungkinkan pemungutan suara tanpa terhambat veto negara tertentu, termasuk Hongaria.

Upaya Jerman mencari kompromi

Kanselir Jerman Friedrich Merz tiba di Brussels pada 5 Desember untuk bertemu Perdana Menteri Belgia Bart De Wever dan von der Leyen. Dalam pembahasannya, Merz mendorong skema pembagian risiko yang “adil dan proporsional” antarnegara anggota. Ia menegaskan dalam artikelnya bahwa setiap negara sebaiknya menanggung porsi risiko sesuai kapasitas ekonominya.

Diskusi tersebut menjadi penting menyusul kekhawatiran meningkatnya beban fiskal Ukraina. Pemerintah di Kyiv memperkirakan defisit anggaran 2026 mencapai 18,4 persen dari PDB, dengan kebutuhan pembiayaan eksternal sekitar US$45–50 miliar. Tanpa kesepakatan pendanaan, Ukraina berpotensi menghadapi kekurangan kas kritis mulai April 2026.