Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). - Reuters


Dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan bantuan penanganan pascabencana banjir dan longsor. 

Surat tersebut dikirim pada Minggu, 14 Desember 2025, sebagai bagian dari upaya memperkuat respons darurat dan pemulihan di wilayah terdampak di Pulau Sumatra.

Kantor Perwakilan PBB di Indonesia menyampaikan bahwa kedua lembaga kini tengah menelaah permintaan tersebut dan akan tetap terlibat aktif memantau situasi di lapangan, khususnya di Provinsi Aceh yang menjadi salah satu wilayah terdampak terparah akibat bencana hidrometeorologi sejak akhir November 2025.

UNDP menyatakan telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang melakukan peninjauan internal untuk menentukan bentuk dukungan yang paling relevan. 

Dukungan tersebut akan difokuskan pada mandat UNDP di bidang early recovery atau pemulihan dini, yang menjembatani fase tanggap darurat menuju pemulihan berkelanjutan.

“UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini,” kata Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangan tertulis, Senin (15/12).

Di sisi lain, UNICEF juga mengonfirmasi telah menerima surat permintaan bantuan dari Pemerintah Aceh. Lembaga tersebut tengah mengkaji bidang-bidang dukungan yang diminta dengan berkoordinasi bersama otoritas terkait, guna mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang dapat dikontribusikan UNICEF dalam kerangka respons yang dipimpin pemerintah.

“UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas,” demikian pernyataan Kantor Perwakilan PBB di Indonesia.

Sejak awal terjadinya banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF bersama badan-badan PBB lainnya telah bekerja sama dengan pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung upaya respons darurat. Keterlibatan tersebut mencakup dukungan teknis dan koordinasi lintas lembaga di wilayah terdampak.

Lebih jauh, UNICEF memastikan bahwa tim lapangannya di Aceh telah berada di lokasi bencana dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, terutama yang berkaitan dengan perlindungan serta kesejahteraan anak.

“Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak,” ujar Kantor Perwakilan PBB di Indonesia.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh secara resmi menyurati UNDP dan UNICEF untuk meminta keterlibatan dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Tanah Rencong. 

Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan rekam jejak kedua lembaga internasional tersebut dalam mendampingi Aceh pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami 2004.

“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, pada Minggu (14/12).

Permintaan bantuan ini disampaikan di tengah perpanjangan status tanggap darurat bencana oleh Pemerintah Aceh hingga 25 Desember 2025, seiring masih berlangsungnya proses evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penanganan dampak kerusakan infrastruktur dan layanan publik akibat bencana hidrometeorologi di sejumlah kabupaten dan kota.