Foto: Tampak udara Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata kapasitas 192 MWp di Provinsi Jawa Barat. | PT PLN Persero


Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$190 miliar atau setara Rp3.400 triliun dalam 10 tahun ke depan untuk mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Kebutuhan pendanaan jumbo itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno dalam Diskusi Media Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (29/12).

Eddy menegaskan, angka tersebut mencerminkan skala pembangunan infrastruktur energi bersih yang harus dijalankan secara konsisten setiap tahun. Fokus utamanya adalah memperkuat sistem kelistrikan rendah emisi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap.

“Kebutuhan untuk pengembangan 10 tahun yang akan datang, kita membutuhkan dana investasi hampir US$190 miliar atau kurang lebih Rp3.400 triliun. Artinya setiap tahun kita harus menyiapkan investasi hampir US$19 miliar,” ujar Eddy dalam forum tersebut.

Menurut dia, besarnya kebutuhan investasi sejalan dengan dampak ekonomi yang ditargetkan pemerintah. Pengembangan EBT diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan kerja hijau atau green jobs, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor energi bersih terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Kerangka pengembangan EBT sendiri telah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang disusun PT PLN (Persero). Dalam dokumen tersebut, direncanakan penambahan kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan porsi 52,9 GW atau sekitar 76% berasal dari sumber energi terbarukan.

Rincian pengembangan pembangkit EBT dalam RUPTL mencakup pembangkit listrik tenaga surya sebesar 17,1 GW, tenaga air 11,7 GW, tenaga angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, serta bioenergi 0,9 GW. 

Untuk pertama kalinya, Indonesia juga memasukkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 0,5 GW, disertai penambahan sistem penyimpanan energi atau energy storage sebesar 10,3 GW.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah mulai menggandeng mitra strategis dalam dan luar negeri. Pada 22 Desember 2025, Danantara Investment Management menandatangani Head of Agreement dengan PLN untuk menjajaki investasi proyek pembangkit listrik EBT melalui anak usaha PLN Nusantara Renewables dan PLN Indonesia Power Renewables.

PLN memperkirakan, untuk penambahan kapasitas pembangkit sekitar 20 GW saja dibutuhkan investasi hingga Rp600 triliun atau setara US$36 miliar. Selain itu, Eddy juga memfasilitasi perluasan kerja sama dengan Masdar Energy asal Uni Emirat Arab, yang menyatakan komitmen meningkatkan investasi energi terbarukan di Indonesia hingga kapasitas 10 GW.

Lebih lanjut, Eddy menyebut Indonesia memiliki modal sumber daya yang kuat untuk mendorong agenda transisi energi. Indonesia tercatat memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia serta potensi energi surya yang mencapai 3.294 GW.

“Kita punya kesempatan yang besar sekali untuk bisa mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan ini,” kata Eddy. 

Ia menambahkan, upaya tersebut kini didukung payung hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang ekonomi karbon, yang menjadi dasar pengembangan pembiayaan dan perdagangan karbon di dalam negeri.