Prabowo Subianto, Presiden RI. | Sekretariat Negara

Presiden Prabowo Subianto menegaskan target pemerintah untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM) dalam kurun empat tahun ke depan. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan beban impor energi yang saat ini mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, sekaligus memperkuat swasembada energi nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12). Dalam forum itu, Presiden mengungkapkan nilai impor BBM Indonesia saat ini menembus sekitar Rp520 triliun per tahun.

Dalam arahannya, Prabowo menyebut langkah awal yang ditargetkan adalah penghentian impor solar mulai tahun depan. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan perkembangan kebijakan tersebut secara berkala. 

Selain itu, pemerintah juga membidik penghentian impor bensin dalam empat tahun ke depan, seiring peningkatan kapasitas kilang dalam negeri.

Upaya tersebut didukung oleh proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang ditargetkan menambah produksi solar nasional lebih dari 100.000 barel per hari. Tambahan kapasitas ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada pasokan BBM dari luar negeri yang selama ini masih dominan.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasis sumber daya lokal sebagai bagian dari strategi swasembada energi. Prabowo secara khusus menekankan potensi Papua sebagai wilayah pengembangan bahan baku bioenergi, seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa komoditas tersebut dapat diolah menjadi biodiesel dan bioetanol untuk kebutuhan energi nasional. 

“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol,” ujar Prabowo dalam pengarahan itu.

Pengembangan bioenergi ini berjalan beriringan dengan kebijakan mandatori biodiesel. Pemerintah telah menerapkan program B40 sejak 1 Januari 2025, meningkat dari sebelumnya B35. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa implementasi B40 pada semester pertama 2025 mampu menghemat devisa hingga Rp60,37 triliun.

Pemerintah menargetkan peningkatan bauran biodiesel menjadi B50 pada 2026. Dengan skema tersebut, Indonesia diproyeksikan dapat menghentikan impor solar secara penuh. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk menekan defisit neraca perdagangan energi.

Selain bioenergi, Prabowo juga menyoroti pemanfaatan energi terbarukan lain, terutama tenaga surya dan tenaga air, untuk menjangkau wilayah terpencil. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat pembangkit listrik tenaga surya semakin terjangkau dan relevan untuk daerah dengan keterbatasan infrastruktur energi.

Saat ini, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM masih cukup tinggi. Data Kementerian ESDM menunjukkan hingga September 2025, impor BBM mencapai 49,53 persen dari total kebutuhan nasional, meningkat dibandingkan 38,79 persen pada 2024. Dengan kapasitas kilang nasional sekitar 1,18 juta barel per hari, kebutuhan harian BBM yang belum terpenuhi masih mencapai ratusan ribu kiloliter.

Dalam konteks itu, Prabowo menyebut potensi penghematan yang signifikan apabila impor BBM dapat ditekan. Ia memperkirakan pengurangan impor hingga separuh saja dapat menghemat sekitar Rp250 triliun per tahun. Penghematan tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk memperkuat sektor pangan, energi, dan pembangunan daerah.

Lebih jauh, pemerintah menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh daerah di Indonesia mampu mencapai swasembada pangan dan energi. 

Target ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan nasional melalui pengelolaan sumber daya dalam negeri secara optimal, baik melalui peningkatan kapasitas industri energi maupun pemanfaatan energi terbarukan.