Fu Cong, yang menjabat sebagai Duta Besar Tetap Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). | REUTERS


Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Fu Cong, Senin (15/12), kembali mendesak Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menarik pernyataannya yang dinilai mengisyaratkan kemungkinan intervensi militer Jepang dalam konflik Taiwan. 

Desakan itu disampaikan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB bertema Leadership for Peace, yang sedianya membahas kepemimpinan global dan perdamaian.

Dalam forum tersebut, Fu menyebut pernyataan Takaichi pada November lalu telah “melampaui batas” karena mengaitkan Taiwan dengan apa yang disebut Jepang sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup nasional. 

Menurut Fu, Taiwan merupakan bagian dari China dan isu tersebut tidak seharusnya dikaitkan dengan justifikasi keamanan Jepang di forum internasional.

Pernyataan itu langsung ditanggapi perwakilan Jepang untuk PBB, Yamazaki Kazuyuki. Ia menolak tudingan China dan menyebutnya tidak berdasar serta tidak relevan dengan agenda sidang Dewan Keamanan. Yamazaki juga menilai penyampaian isu tersebut tidak pantas dalam pertemuan yang berfokus pada arah kepemimpinan PBB ke depan.

Perselisihan ini berakar dari pernyataan Sanae Takaichi di parlemen Jepang pada 7 November. Saat itu, Takaichi mengatakan bahwa jika China menggunakan kapal perang dan kekuatan militer terhadap Taiwan, situasi tersebut dapat dikategorikan sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” Jepang. 

Dalam kerangka hukum keamanan Jepang tahun 2015, kondisi itu dapat membuka ruang penggunaan hak collective self-defense atau pembelaan diri kolektif.

Selama ini, pemerintah Jepang cenderung berhati-hati dan menghindari mengaitkan secara eksplisit kemungkinan konflik Taiwan dengan postur pertahanan nasional. Karena itu, pernyataan Takaichi dipandang sebagai penyimpangan dari praktik komunikasi resmi Jepang sebelumnya, sekaligus memicu reaksi keras dari Beijing.

Dalam sidang Dewan Keamanan, Fu Cong menegaskan bahwa komentar tersebut berpotensi mengirim sinyal keliru kepada komunitas internasional. 

“Di saat masyarakat internasional merefleksikan sejarah dan merencanakan masa depan, pernyataan semacam ini justru melawan arus,” ujarnya di hadapan anggota Dewan.

Di sisi lain, Yamazaki menegaskan bahwa posisi Jepang tetap berlandaskan kebijakan berorientasi pertahanan secara eksklusif. Ia menyatakan Jepang tidak mengubah pendekatan dasarnya dan menilai tudingan China sebagai interpretasi sepihak terhadap pernyataan Takaichi.

Perselisihan diplomatik ini tidak berhenti di ruang sidang. Sejak November, Fu Cong tercatat beberapa kali mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, menuntut agar Jepang menarik pernyataan Takaichi.

Jepang merespons dengan surat balasan yang menolak tuntutan tersebut dan membela posisi pemerintahnya, sebagaimana dilaporkan media Jepang dan pernyataan resmi misi kedua negara di PBB.

Lebih jauh, pada Senin yang sama, China mengumumkan sanksi terhadap Shigeru Iwasaki, mantan Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang. Sanksi itu dijatuhkan karena Iwasaki menjabat sebagai konsultan kebijakan bagi pemerintah Taiwan. Beijing membekukan asetnya di China serta melarangnya masuk ke daratan China, Hong Kong, dan Makau.

Langkah tersebut menambah tekanan dalam hubungan bilateral China–Jepang, yang dalam beberapa bulan terakhir diwarnai saling tuding di forum internasional dan respons balasan melalui jalur diplomatik.

Dalam pertemuan Dewan Keamanan yang sama, mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon turut menyoroti kondisi lembaga tersebut. Ia memperingatkan bahwa Dewan Keamanan berisiko kehilangan relevansi jika terus diwarnai konfrontasi antar kekuatan besar, seraya menyinggung penggunaan hak veto oleh anggota tetap untuk melindungi kepentingan sendiri maupun sekutunya.