Gedung Kantor Pengamanan Keamanan Nasional Hong Kong yang berada di bawah pemerintah pusat Tiongkok. Kantor ini memanggil sejumlah media internasional untuk memberikan peringatan terkait pemberitaan kebakaran Wang Fuk Court. | HKFP


Kantor Pengamanan Keamanan Nasional Hong Kong memanggil sejumlah media internasional pada Sabtu (6/12) untuk memperingatkan mereka agar tidak menyebarkan informasi palsu terkait kebakaran mematikan di kompleks Wang Fuk Court. 

Pertemuan yang berlangsung di kantor lembaga tersebut turut menyinggung dugaan campur tangan pemberitaan asing terhadap pemilihan Dewan Legislatif. Seorang pejabat bahkan menggunakan ungkapan dalam bahasa Mandarin yang berarti “jangan katakan kamu belum diperingatkan”.

Pertemuan ini dihadiri perwakilan The Wall Street Journal, The New York Times, Bloomberg News, dan Agence France-Presse. Dalam sesi itu, pejabat keamanan menyebut media asing telah “mengabaikan fakta” dan “menghasut perpecahan sosial” dalam liputan mengenai kebakaran 26 November yang menewaskan setidaknya 159 orang, sebagaimana tercatat dalam laporan Hong Kong authorities yang belum merinci contoh pemberitaan yang dianggap bermasalah.

Kebakaran di Wang Fuk Court, kawasan Tai Po bagian utara, menjadi insiden kebakaran paling mematikan dalam hampir delapan dekade. Api membakar tujuh menara hunian yang dibungkus perancah bambu serta material mudah terbakar yang digunakan dalam proyek renovasi gedung.

Otoritas Hong Kong telah menangkap 21 orang, termasuk pejabat perusahaan konstruksi yang diduga menonaktifkan alarm kebakaran dan memakai papan busa tidak sesuai standar sehingga mempercepat penyebaran api.

Peristiwa tersebut memicu kemarahan publik, dengan beberapa warga meminta akuntabilitas pemerintah atas kelalaian prosedur keselamatan. Sejauh ini, sejumlah aktivis yang menggelar aksi spontan disebut telah diamankan aparat.

Kekhawatiran atas penurunan kebebasan pers

Pemanggilan media asing ini menambah daftar kekhawatiran atas penurunan ruang kebebasan pers di Hong Kong sejak diberlakukannya National Security Law pada 2020. 

Reporters Without Borders mencatat Hong Kong turun ke peringkat 140 dari 180 dalam Indeks Kebebasan Pers 2025, merosot tajam dari posisi 73 pada 2019. Lembaga tersebut menyebut Hong Kong mengalami “penurunan kebebasan pers paling cepat yang pernah tercatat”.

Sementara itu, pemilihan Dewan Legislatif pada Minggu 7 Desember menjadi yang kedua diselenggarakan di bawah kerangka patriots-only dari Beijing. Aturan ini membatasi jumlah kursi yang dipilih secara langsung menjadi hanya 20 dari 90, dan efektif menutup ruang bagi kandidat oposisi, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan resmi pemerintah Hong Kong.

Seorang analis kebijakan yang dikutip South China Morning Post menjelaskan bahwa kontrol ketat terhadap proses politik dan media menjadi bagian dari upaya otoritas untuk menjaga stabilitas publik menjelang pemilu.

Media diminta tidak memperkeruh situasi

Dalam pertemuan dengan jurnalis internasional, pejabat keamanan Hong Kong menegaskan bahwa pemberitaan yang “menyesatkan” mengenai penyebab atau penanganan kebakaran dapat menimbulkan spekulasi publik. Pihaknya menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung, termasuk audit keselamatan bangunan dan penelusuran rantai kontraktor yang bertanggung jawab atas renovasi menara hunian tersebut.

Namun demikian, para pejabat menolak menjawab pertanyaan wartawan mengenai laporan mana yang dianggap memicu “perpecahan sosial”. Jurnalis yang hadir menyebut peringatan tersebut merupakan pertama kalinya kantor keamanan memanggil media asing secara kolektif.

Sejauh ini tidak ada pernyataan tambahan dari lembaga tersebut selain penegasan untuk mematuhi hukum setempat dalam liputan mengenai kebakaran maupun pemilu.