Khalil al-Hayya, pejabat tinggi Hamas yang mewakili kelompok militan Palestina dalam negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera, berbicara di Istanbul, Turki, Rabu, 24 April 2024. | AP via Al Arabia


Hamas menyatakan pada Sabtu bahwa mereka bersedia menempatkan seluruh persenjataannya di bawah otoritas Palestina di masa depan apabila Israel menghentikan pendudukan militernya atas Gaza. Pernyataan disampaikan kepala negosiator Hamas, Khalil al-Hayya, di tengah gencatan senjata yang memasuki fase sensitif. Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut berlaku jika lahir negara Palestina yang berdaulat dan merdeka.

“Senjata kami terkait dengan keberadaan pendudukan dan agresi,” ujar al-Hayya dalam keterangan resmi. “Jika pendudukan berakhir, senjata-senjata ini akan ditempatkan di bawah otoritas negara.” Kantor al-Hayya menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah struktur negara Palestina penuh, bukan administrasi transisi.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mendukung posisi tersebut saat berbicara di Doha Forum. Ia mengatakan kepada Reuters bahwa pelucutan senjata Hamas hanya mungkin dilakukan jika ada struktur tata kelola Palestina yang kredibel, termasuk pengambilalihan administrasi Gaza oleh komite teknis Palestina.

“Pertama-tama, kita perlu melihat komite Palestina mengambil alih administrasi Gaza, lalu pasukan kepolisian dibentuk untuk menjaga keamanan Gaza — sekali lagi oleh orang Palestina, bukan Hamas,” kata Fidan. Ia menambahkan bahwa mengharapkan Hamas melucuti senjata tanpa langkah dasar tersebut “tidak realistis dan tidak dapat dilakukan”.

Pernyataan Hamas muncul ketika Qatar dan Mesir, dua mediator utama gencatan senjata Oktober, menyerukan percepatan penarikan pasukan Israel dari Gaza untuk memungkinkan masuknya fase kedua kesepakatan perdamaian. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyebut perundingan berada di momen kritis.

“Gencatan senjata tidak dapat diselesaikan kecuali ada penarikan penuh pasukan Israel, ada stabilitas kembali di Gaza,” ujarnya dalam forum tersebut merujuk laporan berbagai media internasional.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyebut Israel melanggar gencatan senjata setiap hari dan mendorong pengerahan cepat pasukan stabilisasi internasional yang diamanatkan dalam skema perdamaian.

Fase pertama dari rencana perdamaian 20 poin Presiden Donald Trump telah menghasilkan penarikan pasukan Israel ke belakang garis kuning serta pembebasan sandera yang masih hidup oleh Hamas. 

Namun, fase kedua yang mencakup pelucutan senjata Hamas, pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina di bawah Peace Council yang dipimpin Trump, serta pengerahan pasukan multinasional masih terhenti.

Fidan menyebut kebuntuan ini berisiko menjadi kegagalan besar bagi komunitas internasional maupun Washington. Hingga sejauh ini, Israel belum memberikan tanggapan publik atas tawaran bersyarat Hamas tersebut. Mediator berharap rangkaian pertemuan di Doha dapat membuka kembali ruang kompromi, meski belum ada tanda kemajuan dari pihak-pihak yang bersengketa.