Bendera Nasional Republik Rakyat Tiongkok, juga dikenal sebagai "Bendera Merah Bintang Lima", berkibar di atas jalan perkotaan tradisional Tiongkok. | Unsplash/Ricardo

China meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Jepang dengan mengirimkan surat kedua kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada Senin (1/11/2025), menuduh Tokyo melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas kawasan. 

Langkah itu diambil setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada awal November menyatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer Jepang. 

Surat tersebut dikirim oleh Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, yang meminta Tokyo menjelaskan “posisi konsistennya” terkait Taiwan dan menilai pernyataan Takaichi telah “melampaui” doktrin defense-only yang selama ini diklaim Jepang.

Situasi memanas sejak Takaichi menyampaikan pernyataannya di parlemen pada 7 November. Beijing merespons dengan rangkaian tindakan ekonomi, diplomatik, hingga budaya. 

China memberlakukan kembali larangan impor makanan laut asal Jepang dan mengeluarkan travel warning yang menyarankan warganya mempertimbangkan kembali rencana berkunjung ke Jepang, sebagaimana diberitakan sejumlah media internasional.

Selain itu, militer China menggelar latihan tembak langsung di Laut Kuning dan meningkatkan patroli Penjaga Pantai di sekitar Kepulauan Senkaku yang masih disengketakan kedua negara. Tekanan juga merembet ke sektor budaya. 

Otoritas China membatalkan sejumlah konser musisi Jepang, termasuk insiden di Shanghai pada 29 November ketika penyanyi Maki Otsuki dihentikan di tengah penampilan. Di acara lain, konser Ayumi Hamasaki dibatalkan pada menit terakhir sehingga ia tampil di arena kosong, menurut laporan media setempat.

Dalam suratnya, Fu Cong menyebut bahwa Jepang “berisiko mengulangi masa lalu militaristiknya” bila terus mengaitkan situasi Taiwan dengan hak pertahanan kolektif. Ia menilai pernyataan Perdana Menteri Takaichi “jelas melampaui” batasan kebijakan keamanan Jepang.

Di tengah tekanan China, pemerintah Jepang tetap mempertahankan posisinya. Takaichi menolak menarik ucapannya, sementara jajak pendapat domestik menunjukkan tingkat dukungan publik yang tinggi—sekitar 72% untuk pemerintahannya dan 64% mendukung sikapnya terhadap China, menurut laporan yang beredar di media Jepang.

Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi pada 23 November menyatakan bahwa rencana penempatan rudal permukaan-ke-udara Type 03 jarak menengah di Pulau Yonaguni “bergerak maju dengan mantap”. Pulau tersebut hanya berjarak sekitar 68 mil dari Taiwan dan menjadi titik strategis dalam pengawasan kawasan.

Amerika Serikat juga memperkuat koordinasi militernya dengan Jepang. Unit Korps Marinir AS membangun Forward Arming and Refueling Point di Yonaguni pada Oktober dan menggelar latihan logistik bersama Pasukan Bela Diri Jepang sepanjang November, sebagaimana diberitakan sejumlah media pertahanan.

Menanggapi surat dari Beijing, Duta Besar Jepang untuk PBB, Kazuyuki Yamazaki, menyebut tuduhan China sebagai “tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasar”, menurut laporan Reuters. 

Pemerintah Jepang menegaskan bahwa kebijakannya sejalan dengan hukum internasional dan tidak melanggar prinsip defense-oriented yang selama ini menjadi pedoman resmi.

Hingga saat ini, kedua negara belum menunjukkan tanda meredakan perselisihan. Kontroversi surat balasan di PBB menambah daftar panjang gesekan Beijing–Tokyo yang mencakup isu keamanan, perdagangan, hingga budaya. 

Situasi ini juga diperumit oleh dinamika kawasan di sekitar Taiwan, yang menjadi titik sensitif bagi kebijakan luar negeri China dan aliansi keamanan Jepang–AS.