Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Owi, Biak Numfor, Papua, Kamis (24/7/2025). | Humas Kementerian ESDM.


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan dukungan pemerintah untuk menjadikan Papua sebagai basis produksi energi nabati nasional, khususnya bahan baku bioetanol. Pernyataan itu disampaikan usai rapat arahan Presiden Prabowo Subianto dengan para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). 

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat swasembada energi sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Bahlil menjelaskan, Papua memiliki potensi lahan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas energi berbasis pertanian. Sejumlah tanaman seperti singkong, jagung, dan tebu dinilai cocok menjadi bahan baku utama produksi etanol untuk campuran bensin.

“Etanol itu dari singkong, dari jagung, dari tebu, dan bahan baku lain. Saya pikir Papua salah satu wilayah yang bisa dijadikan sebagai bagian dari produksi bahan baku untuk etanol,” ujar Bahlil kepada wartawan, merujuk pada rencana penguatan pasokan energi domestik.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional mengurangi impor BBM yang nilainya saat ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 520 triliun per tahun. 

Pemerintah menilai pengembangan energi nabati di dalam negeri dapat menjadi penyangga fiskal sekaligus motor pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal Papua untuk mencapai swasembada energi. Ia menyebut pengembangan kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai opsi untuk memproduksi bahan bakar alternatif di kawasan timur Indonesia.

“Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol,” kata Prabowo saat memberikan arahan kepada kepala daerah.

Presiden menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, mampu mencapai swasembada pangan dan energi. Target tersebut diproyeksikan berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur dan investasi sektor energi baru dan terbarukan.

Sejalan dengan itu, pemerintah tengah menyiapkan penerapan program mandatori bioetanol 10 persen atau E10 pada 2027. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi impor bensin dan akan dilanjutkan secara bertahap ke E20 hingga E30. 

Menurut Bahlil, kunci keberhasilan program tersebut terletak pada kesinambungan pasokan bahan baku dari dalam negeri.

“Untuk E10 dan seterusnya, kita harus pastikan ketersediaan singkong, jagung, dan tebu cukup. Itu sebabnya daerah-daerah dengan potensi besar, termasuk Papua, mulai dipersiapkan,” jelasnya.

Selain bioetanol, pemerintah juga menjalankan program biodiesel B40 yang saat ini sudah berlaku nasional dan direncanakan meningkat ke B50 pada 2026. Program ini memanfaatkan crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku utama yang dicampur dengan solar melalui komponen fatty acid methyl ester.

“Kalau kita bicara B40 atau B50, itu kan campuran FAME. FAME itu berasal dari sawit atau CPO yang dicampur dengan solar,” ujar Bahlil, menjelaskan skema teknis program tersebut.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, pemanfaatan biodiesel pada periode 2020–2025 telah menghemat devisa sekitar 40,71 miliar dolar AS. Dengan implementasi B50, pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 2026, seiring meningkatnya kapasitas produksi dalam negeri.

Di sisi fiskal, Prabowo menyebut pemangkasan impor BBM hingga 50 persen berpotensi menghemat sekitar Rp 250 triliun per tahun. Dana tersebut, menurut dia, dapat dialokasikan kembali untuk pembangunan daerah, termasuk memperkuat anggaran kabupaten dan kota.

Meski demikian, rencana pengembangan kelapa sawit di Papua turut mendapat perhatian dari sejumlah pihak. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B. Najamudin mengingatkan agar ekstensifikasi sawit dilakukan secara hati-hati dan tidak mengorbankan ruang hidup masyarakat adat maupun kelestarian satwa endemik Papua.

“Jangan sampai konversi lahan menggeser ruang hidup masyarakat adat dan satwa endemik Papua,” ujar Sultan, menanggapi wacana perluasan perkebunan sawit untuk kebutuhan energi.

Di luar bioenergi, pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan energi terbarukan lain di Papua, seperti tenaga surya dan tenaga air, khususnya untuk wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik. 

Kombinasi bioenergi dan energi terbarukan tersebut diharapkan menjadi tulang punggung program swasembada energi nasional yang tengah digenjot pemerintah.