Markas besar Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) di Jenewa, Swiss. | ORF

China pada Jumat (19/12) mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO) terhadap kebijakan tarif dan subsidi India di sektor teknologi, dengan tudingan melanggar komitmen perdagangan internasional. Gugatan itu menargetkan bea masuk India atas produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta insentif bagi manufaktur fotovoltaik, dan diajukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO di Jenewa.

Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan, tarif dan subsidi yang diterapkan India sejak beberapa tahun terakhir memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi industri domestik negara itu dan merugikan kepentingan eksportir China. Beijing mendesak New Delhi mematuhi kewajiban di WTO dan segera mengoreksi kebijakan yang dipersoalkan.

Secara spesifik, gugatan menyoroti kenaikan bea masuk India atas produk TIK termasuk ponsel, stasiun basis, dan peralatan telekomunikasi yang berada di kisaran 7,5% hingga 20% sejak 2014. Menurut China, kebijakan tersebut bertentangan dengan komitmen India dalam Information Technology Agreement (ITA) 1996, yang mewajibkan tarif nol untuk lebih dari 200 jenis produk teknologi.

Langkah ini menjadi keluhan WTO kedua yang diajukan China terhadap India dalam dua bulan terakhir. Pada Oktober lalu, Beijing menggugat skema Production-Linked Incentive (PLI) India untuk kendaraan listrik, baterai, dan manufaktur otomotif. 

Dalam kasus tersebut, China menilai insentif PLI bersifat diskriminatif karena lebih menguntungkan produsen lokal dan membatasi akses barang impor, termasuk dari China. Informasi itu sebelumnya dilaporkan Reuters dan sejumlah media bisnis internasional.

Sengketa dagang ini berlangsung di tengah upaya kedua negara menormalkan hubungan bilateral setelah ketegangan perbatasan beberapa tahun terakhir. Pada Agustus, India dan China sepakat melanjutkan penerbangan langsung serta mendorong arus perdagangan dan bisnis, menyusul memburuknya hubungan akibat bentrokan di wilayah perbatasan pada 2020.

Perselisihan di WTO juga berjalan beriringan dengan ketimpangan perdagangan yang kian melebar. Defisit perdagangan India dengan China tercatat mencapai US$99,2 miliar pada tahun fiskal 2024–2025, dengan impor dari China sebesar US$113,45 miliar dan ekspor India sekitar US$14,25 miliar. 

Lembaga riset Global Trade Research Initiative memperkirakan defisit tersebut berpotensi melebar hingga sekitar US$106 miliar pada 2025, seiring tingginya ketergantungan India pada impor elektronik, mesin, dan bahan kimia dari China.
Hampir 80% impor India dari China terkonsentrasi pada sektor elektronik, mesin, bahan kimia organik, dan plastik. 

Kondisi ini menjadi salah satu alasan New Delhi memperketat tarif dan memperluas subsidi industri untuk memperkuat rantai pasok domestik dan mengurangi ketergantungan pada produk China.

Sesuai prosedur penyelesaian sengketa WTO, China dan India akan memasuki tahap konsultasi bilateral selama maksimal 60 hari untuk mencari solusi tanpa pembentukan panel. 

Jika tidak tercapai kesepakatan, Beijing dapat meminta pembentukan panel sengketa, proses yang umumnya memakan waktu 9 hingga 18 bulan. Hingga Jumat, pemerintah India belum menyampaikan tanggapan publik atas pengajuan gugatan terbaru tersebut.