kapal eksperimental Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (JMSDF) JS Asuka (ASE-6102). | JMSDF


China melontarkan kritik keras terhadap Jepang menyusul persetujuan anggaran pertahanan rekor untuk tahun fiskal 2026. Beijing menuding Tokyo kembali mendorong agenda remilitarisasi yang dinilai berisiko mengganggu stabilitas kawasan Asia Timur.

Kritik tersebut muncul setelah Kabinet Jepang, Jumat (26/12), menyetujui anggaran pertahanan sebesar 9 triliun yen atau sekitar US$58 miliar. Anggaran itu naik 9,4% dibandingkan tahun berjalan dan akan berlaku mulai April 2026.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menilai lonjakan belanja militer tersebut mencerminkan “niat jahat” kelompok sayap kanan Jepang untuk menghidupkan kembali militerisme. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers rutin dan dilaporkan media pemerintah China.

Menurut Lin, meski komunitas internasional kerap menyuarakan kekhawatiran atas kebijakan keamanan Jepang, Tokyo justru terus menaikkan anggaran pertahanannya secara signifikan. 

“Alih-alih merefleksikan tindakannya dan menahan diri, Jepang memilih memperbesar belanja militer,” kata Lin. Ia menegaskan setiap langkah Jepang yang dinilai merugikan kedaulatan dan kepentingan keamanan China akan mendapat respons tegas.

Anggaran terbaru tersebut menandai tahun ke-14 berturut-turut Jepang mencatatkan rekor baru dalam belanja pertahanan. Sehari sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan China, Zhang Xiaogang, juga menyerukan negara-negara dan masyarakat yang mencintai perdamaian untuk bersikap tegas terhadap apa yang ia sebut sebagai kebangkitan kembali militerisme Jepang.

Zhang menyoroti pernyataan terbaru Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang menyebut Tokyo “tidak akan mengesampingkan semua opsi” terkait penggunaan kapal selam bertenaga nuklir. 

Pernyataan tersebut mencuat di tengah polemik setelah seorang pejabat senior di Kantor Perdana Menteri Jepang menyampaikan pandangan bahwa Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir, yang memicu kritik luas di dalam dan luar negeri.

“Tindakan-tindakan ini merupakan tantangan terang-terangan terhadap garis batas keadilan internasional, tatanan internasional pasca-Perang Dunia II, dan rezim non-proliferation global,” ujar Zhang dalam konferensi pers pada Kamis (25/12), seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan China.

Di sisi lain, pemerintah Jepang menyatakan peningkatan anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan dan daya tangkal di tengah lingkungan keamanan regional yang semakin kompleks. Mengutip ABC News, anggaran ini masih menunggu persetujuan parlemen Jepang pada Maret 2026 sebelum dapat diimplementasikan.

Dalam rincian anggaran, Jepang mengalokasikan sekitar 100 miliar yen atau setara US$640 juta untuk sistem pertahanan pesisir baru bernama Synchronized, Hybrid, Integrated and Enhanced Littoral Defense (SHIELD). Sistem ini dirancang memanfaatkan drone udara, permukaan, dan bawah air tanpa awak untuk memperkuat pertahanan wilayah pesisir, dengan target operasional pada Maret 2028.

Selain itu, sekitar 970 miliar yen atau US$6,2 miliar dialokasikan untuk pengembangan rudal jarak jauh standoff, termasuk peningkatan rudal permukaan-ke-kapal Type-12 yang diklaim memiliki jangkauan hingga 1.000 kilometer.

Program penguatan pertahanan lima tahun Jepang menargetkan belanja militer tahunan mendekati 10 triliun yen pada tahun fiskal 2027. Jika terealisasi, Jepang diproyeksikan menjadi negara dengan anggaran militer terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China.