Kapal selam bertenaga nuklir AS USS Annapolis disambut oleh tentara Korea Selatan saat tiba di pangkalan angkatan laut di Pulau Jeju, Korea Selatan, pada Juli 2023. | South Korean Defence Ministry

Tiongkok meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Korea Selatan setelah Seoul dan Amerika Serikat menyepakati peluncuran konsultasi terkait kapal selam bertenaga nuklir. Beijing menilai langkah tersebut berisiko mengganggu stabilitas kawasan dan merusak rezim non-proliferasi nuklir global.

Keberatan itu disampaikan menyusul kembalinya pejabat keamanan nasional Korea Selatan dari Washington dengan sejumlah kesepakatan teknis awal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian mengatakan kepada wartawan, Senin, bahwa Beijing telah berulang kali menyampaikan posisinya mengenai kerja sama kapal selam nuklir Korea Selatan-AS. Ia meminta Seoul menangani isu tersebut secara hati-hati, mengingat implikasinya terhadap keamanan regional.

Pernyataan Lin muncul setelah Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Wi Sung-lac menyelesaikan kunjungan ke Washington dan mengamankan persetujuan untuk memulai diskusi paralel mengenai pembangunan kapal selam bertenaga nuklir, pengayaan uranium, serta pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas. 

Pemerintah Korea Selatan menegaskan diskusi tersebut masih berada pada tahap awal dan belum mencakup keputusan final terkait pembangunan maupun pengoperasian kapal selam.

Langkah konsultasi ini menjadi bagian dari upaya Seoul memperkuat kemampuan bawah lautnya di tengah meningkatnya ancaman dari Korea Utara dan kekhawatiran terhadap aktivitas militer Tiongkok di kawasan. Korea Selatan menyebut peningkatan kemampuan deteksi dan penangkal di bawah laut sebagai salah satu kebutuhan strategisnya.

Nada kritik Beijing mengeras seiring media pemerintah Tiongkok ikut mengangkat isu tersebut. Harian Global Times mengutip analis militer Song Zhongping yang menilai rencana Korea Selatan-AS berpotensi melemahkan rezim non-proliferasi. 

Menurut Song, pemberian akses teknologi dan bahan bakar nuklir kepada sekutu dapat merusak kerangka Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons serta memicu perlombaan senjata di Asia Timur.

Kesepakatan konsultasi Korea Selatan-AS ini kerap dibandingkan dengan perjanjian AUKUS yang memungkinkan Australia membangun kapal selam bertenaga nuklir melalui pengecualian khusus berdasarkan Undang-Undang Energi Atom AS. 

Saat berada di Washington pada 16–17 Desember, Wi Sung-lac mengindikasikan Seoul lebih memilih menempuh perjanjian bilateral terpisah dengan AS, alih-alih merevisi pakta kerja sama nuklir yang sudah berlaku. Sejumlah media internasional, termasuk Bloomberg dan The Japan Times, melaporkan pendekatan ini dinilai lebih cepat secara politik dan hukum.

Respons Beijing kali ini dinilai lebih keras dibandingkan sikapnya pada Oktober lalu, ketika Presiden AS saat itu Donald Trump menyetujui rencana awal kerja sama tersebut dalam pertemuan puncak dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. 

Pada periode itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok hanya menyampaikan harapan agar kedua negara memenuhi kewajiban non-proliferasi mereka. Kritik meningkat setelah Seoul dan Washington mulai memformalkan mekanisme implementasi.

Analis Tiongkok juga mempertanyakan kebutuhan strategis Korea Selatan untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Song Zhongping berpendapat bahwa karakter geografis Korea Selatan tidak menuntut penggunaan platform tersebut dan menilai pengembangan kemampuan nuklir di laut berisiko memperluas kompetisi militer di kawasan.

Dorongan Seoul muncul di tengah perkembangan program bawah laut Korea Utara. Pyongyang pada Maret lalu memamerkan kapal selam bertenaga nuklir yang masih dalam tahap pembangunan dengan target penyelesaian pada akhir 2025. Korea Selatan menyebut perkembangan ini sebagai salah satu latar belakang penguatan kemampuan pertahanan bawah lautnya.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Kamis lalu, menyatakan pemerintah menargetkan penyusunan rencana dasar kapal selam pada tahun depan. Negosiasi terkait bahan bakar nuklir dengan Washington ditargetkan rampung dalam dua tahun. 

Seoul menegaskan kapal selam tersebut akan dipersenjatai secara konvensional, sementara material nuklir hanya digunakan untuk propulsi dan berada di bawah pengawasan International Atomic Energy Agency.