Lin Jian, juru bicara ke-34 Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok dan wakil direktur jenderal Departemen Pers, Komunikasi, dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok. | fmrcmp.gov.cn

Kementerian Luar Negeri China mengajukan keluhan diplomatik resmi kepada Jepang pada Senin (22/12) setelah seorang pejabat senior Partai Demokratik Liberal (LDP) Jepang melakukan kunjungan ke Taiwan. Langkah ini kembali memanaskan hubungan Beijing–Tokyo yang sejak November berada dalam fase sensitif terkait isu Taiwan.

Keluhan tersebut disampaikan menyusul lawatan Koichi Hagiuda, Sekretaris Jenderal Pelaksana Eksekutif LDP, yang mengakhiri kunjungan tiga hari ke Taiwan pada Selasa (23/12). Dalam kunjungan itu, Hagiuda disebut berupaya mengadakan pertemuan dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te, meski belum ada konfirmasi apakah pertemuan tersebut benar-benar berlangsung.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan Beijing menentang keras kunjungan tersebut dan telah menyampaikan protes resmi kepada pemerintah Jepang. Ia menyerukan Tokyo untuk “secara serius merenungkan kesalahannya” serta menghormati komitmen politik yang telah disepakati kedua negara.

Kunjungan Hagiuda terjadi di tengah memburuknya hubungan China dan Jepang, yang dinilai sebagai krisis diplomatik terburuk dalam lebih dari satu dekade. Ketegangan ini dipicu pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu yang mengisyaratkan bahwa kemungkinan serangan China terhadap Taiwan dapat menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang dan berpotensi membenarkan respons militer.

Sejak pernyataan tersebut, Beijing meningkatkan tekanan terhadap Tokyo. China menyampaikan surat protes ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, menghentikan impor makanan laut dari Jepang, serta mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warganya untuk tidak berkunjung ke negara tersebut, menurut laporan Reuters.

Di sisi lain, kunjungan Hagiuda bukan satu-satunya agenda parlemen Jepang ke Taiwan. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyebut sekitar 30 legislator Jepang dijadwalkan berkunjung hingga awal 2026. 

Sejumlah nama yang disebut antara lain mantan Menteri Luar Negeri Taro Kono, yang dijadwalkan tiba pada Rabu (24/12), serta delegasi House of Councillors yang dipimpin Hirofumi Takinami, yang telah bertemu Presiden Lai dan Perdana Menteri Cho Jung-tai pekan ini.

China memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan harus disatukan kembali dengan daratan, termasuk dengan kekuatan jika diperlukan. Karena itu, Beijing menilai kunjungan pejabat Jepang ke Taipei sebagai pelanggaran terhadap prinsip One China.

Dalam Komunike Bersama Jepang–China tahun 1972, Tokyo mengakui Republik Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintah sah China. Namun, Jepang hanya menyatakan “memahami dan menghormati” posisi Beijing bahwa Taiwan adalah bagian dari China, tanpa secara eksplisit mendukung klaim tersebut. Sikap ini belakangan disebut Beijing sebagai “ambiguitas yang disengaja”.

Tekanan China juga diarahkan langsung kepada Perdana Menteri Takaichi. Beijing menuntut agar pernyataan parlemen yang ia sampaikan pada 7 November mengenai potensi kontingensi Taiwan dicabut. 

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyatakan pada akhir November bahwa Jepang telah “melanggar garis merah”, sementara China dan Rusia pada awal Desember menyepakati sikap bersama untuk menolak kebangkitan fasisme dan militerisme Jepang.

Meski Menteri Luar Negeri Jepang menegaskan kembali pada pertengahan Desember bahwa posisi Tokyo tetap sejalan dengan komunike 1972, tuntutan pencabutan pernyataan tersebut hingga kini belum dipenuhi. Sejumlah analis yang dikutip Reuters menilai tekanan berkelanjutan dari Beijing berpotensi mendorong Jepang mempercepat upaya mengurangi ketergantungan ekonomi dan strategis terhadap China.