Bentrok terbaru Thailand–Kamboja menewaskan sedikitnya 10 orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi, menyusul runtuhnya gencatan senjata Oktober. | AFP/STR


Pertempuran kembali pecah di sepanjang perbatasan Thailand–Kamboja sejak akhir pekan, menewaskan sedikitnya 10 orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Insiden bermula setelah seorang tentara Thailand tewas pada Minggu malam di wilayah yang masih dipersengketakan.

Bentrokan kemudian meluas ke sejumlah provinsi perbatasan, sementara kedua negara saling melancarkan serangan artileri dan operasi udara sejak Senin. 

Militer Thailand dalam pernyataan pada Selasa (9/12) melaporkan tiga tentaranya tewas sejak bentrokan kembali meletus pada Minggu (7/12). 

“Jumlah prajurit yang tewas adalah tiga orang, dengan satu orang tewas pada 8 Desember dan dua orang tewas pada 9 Desember,” ujar pihak militer, dikutip AFP.

Otoritas Thailand mengevakuasi sekitar 125.000 warga ke tempat penampungan sementara, sedangkan Kamboja memindahkan lebih dari 21.000 penduduk ke lokasi aman. Kedua pemerintah saling menuduh pihak lawan melepaskan tembakan pertama.

Pemerintah Thailand mengambil langkah ofensif setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menyatakan tidak lagi berpegang pada kesepakatan damai Oktober yang difasilitasi Presiden AS Donald Trump. 

Kepala militer Thailand mengatakan target operasi adalah melumpuhkan kemampuan militer Kamboja dalam jangka panjang. Ketika ditanya soal komitmen pada perjanjian Kuala Lumpur, Anutin menjawab kepada wartawan bahwa ia “tidak ingat itu lagi”.

Dari Phnom Penh, Hun Sen menyebut pasukannya sempat menahan diri selama 24 jam untuk menghormati gencatan senjata sebelum melancarkan serangan balasan. 

Menurut pernyataan yang disampaikan melalui Facebook, Hun Sen menegaskan bahwa Kamboja menginginkan perdamaian, namun terpaksa membalas untuk mempertahankan wilayahnya.

Pejabat AS menyatakan pihaknya “sangat mendesak” kedua negara kembali ke langkah de-eskalasi sesuai kesepakatan Oktober. Namun Menteri Luar Negeri Thailand menepis penggunaan tekanan tarif—mekanisme yang sebelumnya dipakai Trump pada Juli untuk mendorong kedua pihak menyepakati gencatan senjata.

Konflik terbaru ini berakar pada sengketa perbatasan sepanjang 817 kilometer yang ditetapkan pada era kolonial Prancis pada 1907. Meski Mahkamah Internasional menetapkan candi Preah Vihear sebagai bagian dari Kamboja pada 1962, area seluas 4,6 kilometer persegi di sekitarnya masih diperebutkan hingga kini.

Pada 26 Oktober, kedua negara menandatangani Perjanjian Perdamaian Kuala Lumpur yang diperluas dan disaksikan Trump. Kesepakatan tersebut mencakup penarikan senjata berat, operasi penyapuan ranjau bersama, serta pembebasan 18 tahanan Kamboja. 

Namun Thailand menangguhkan implementasi perjanjian pada November setelah beberapa tentaranya terluka akibat ranjau yang diklaim baru ditanam Kamboja—tudingan yang dibantah Phnom Penh.

Sejumlah analis menilai kesepakatan Oktober rapuh sejak awal karena lebih didorong tekanan eksternal ketimbang komitmen rekonsiliasi. 

Kepada Time, peneliti International Crisis Group Matthew Wheeler menjelaskan bahwa perjanjian tersebut “disimpulkan untuk menenangkan Presiden Trump” dalam isu yang berkaitan dengan perdagangan dan citra sebagai pembawa perdamaian.