Foto: kereta cepat Jakarta-Bandung. (KCIC)

Pemerintah Tiongkok sempat menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan menghasilkan keuntungan setelah lima tahun beroperasi. Klaim itu disampaikan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Tiongkok, Xu Shaoshi, dalam pertemuan resmi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Agustus 2015.

Xu menyampaikan bahwa proyek tersebut ditawarkan dengan skema pembiayaan tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta tanpa jaminan pemerintah. Tiongkok juga menjanjikan konstruksi rampung dalam tiga tahun dengan target penyelesaian akhir 2018.

“Proyek ini akan memberikan keuntungan pada tahun kelima setelah beroperasi,” ujar Xu dalam pertemuan tertutup, seperti dilaporkan media Tiongkok kala itu.

Berdasarkan hasil studi kelayakan (feasibility study/FS) yang diserahkan kepada pemerintah Indonesia, nilai investasi proyek mencapai sekitar US$5,5 miliar atau setara Rp74 triliun (kurs Rp13.500 per US$) untuk rute Jakarta–Bandung. Dalam proposalnya, Tiongkok menawarkan kecepatan rancang hingga 350 kilometer per jam dengan waktu tempuh kurang dari 40 menit.

Selain menjanjikan efisiensi waktu, Tiongkok juga menawarkan tingkat kandungan lokal yang tinggi dan penciptaan hingga 40 ribu lapangan kerja per tahun selama masa pembangunan. 

Proposal tersebut menjadi bagian dari persaingan langsung dengan Jepang, yang juga mengajukan penawaran dengan bunga pinjaman rendah dan masa tenggang panjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat itu, Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah Indonesia akan mempelajari hasil studi tersebut secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. 

“Kami menerima hasil studi kelayakan dari pihak Tiongkok dan akan mempelajarinya terlebih dahulu,” ujar Sofyan dalam keterangan pers tahun 2015.

Meski Tiongkok menjanjikan groundbreaking pada Agustus 2015 dan penyelesaian akhir 2018, proyek ini mengalami penundaan signifikan. Jalur kereta cepat baru beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, atau sekitar lima tahun setelah target awal.

Data terakhir menunjukkan total biaya proyek meningkat menjadi sekitar US$7,3 miliar , naik dari estimasi awal US$5,5 miliar. Jumlah penumpang juga masih di bawah proyeksi awal, yang sebelumnya diperkirakan mencapai 44 ribu orang per hari dengan tarif sekitar Rp200 ribu per perjalanan.

Sejauh ini, pemerintah Indonesia menegaskan proyek tersebut tetap dijalankan tanpa menggunakan dana APBN. Evaluasi terhadap kinerja finansial dan operasional KCJB terus dilakukan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bersama lembaga terkait.