Pekerja menata karung beras saat proses bongkar muat beras di gudang Perum Bulog Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Senin (11/11/2024). (Foto: ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc)

Pemerintah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mempercepat pembangunan 100 gudang baru Perum Bulog senilai Rp5 triliun. Langkah ini ditujukan memperkuat kapasitas penyimpanan dan penyerapan hasil panen, di tengah stok beras nasional yang kini mencapai 3,91 juta ton. Penandatanganan berlangsung di Jakarta, Selasa (11/11), disaksikan sejumlah pejabat lintas kementerian.

SKB bertajuk Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dihadiri Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pembangunan gudang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 28 September 2025. Pemerintah ingin memastikan penyerapan hasil panen berjalan tanpa hambatan di tengah proyeksi lonjakan produksi beras nasional.

“Tentu pemerintah tidak ingin ada hambatan dalam penyerapan gabah maupun jagung. Tidak boleh masyarakat, petani dirugikan karena ketidakmampuan kita menyerap gabah maupun jagung,” kata Zulhas dalam keterangan resminya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi padi 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, naik sekitar 13 persen dibanding 30 juta ton pada tahun sebelumnya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menuturkan, pembangunan akan difokuskan di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) seperti Nias Selatan dan Morotai. Sejumlah gudang juga akan dilengkapi Rice Milling Unit (RMU) dan dryer di sentra produksi pangan.

Di sisi lain, sejumlah ekonom menilai percepatan pembangunan harus diiringi dengan percepatan penyaluran stok. Ekonom Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Khudori menilai Bulog perlu menyalurkan sedikitnya 1,5–2 juta ton beras hingga akhir 2025 untuk menghindari risiko penurunan mutu.

“Stok 3,9 juta ton juga bisa dianggap ‘bom waktu’ yang bisa meledak kapan saja,” ujar Khudori. Ia menyebut, dari total stok beras Bulog per 4 November, sekitar 79,39 persen atau 3,13 juta ton telah berusia lebih dari empat bulan.

Hingga awal November, penyaluran melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baru mencapai 577 ribu ton atau 38,49 persen dari target 1,5 juta ton. 

Menurut Khudori, percepatan distribusi dapat dilakukan melalui berbagai kanal yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025, seperti SPHP, bantuan pangan, tanggap darurat bencana, serta program Makan Bergizi Gratis. Ia juga menilai opsi ekspor atau peminjaman stok ke negara lain layak dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan pasokan.